Diskusi Publik GAMKI Ungkap Kriteria Pemimpin Batam ke Depan, Apa Saja?

Diskusi Publik GAMKI Ungkap Kriteria Pemimpin Batam ke Depan, Apa Saja?

Diskusi publik yang digelar Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Kota Batam.

Batam - Pemilihan Wali Kota (Pilwako) Batam yang akan dilaksanakan tahun depan, menjadi momentum yang penting untuk Batam lima tahun yang akan datang. 

Anggota DPRD Kota Batam, Uba Ingan Sigalingging. Ia menyampaikan pemimpin Batam kedepan nantinya harus betul-betul mengetahui kebijakan publik. 

“Pak Rudi saat ini sudah diakui dengan pembangunan yang luar biasa, yang menyerap anggaran yang luar biasa juga, tapi seharusnya dapat mendorong UKM dan pariwisata, tapi itu belum terlaksana,” ujar Uba dalam dialog publik bertema Mencari Sosok Nakhoda Baru Batam yang ditaja Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Kota Batam di Mega Legenda Batam Centre, Minggu (28/7/2019).

Uba berpendapat, pemimpin Batam ke depan bisa dapat mengkomunikasikan rencana pembangunan. Karena Kota Batam merupakan daerah khusus, yang mana kepemilikan lahan berada di Badan Pengusahaan (BP) Batam, dan maupun berada di daerah perbatasan. 

“Pemimpin itu harus kreatif dan berani memajukan daerahnya, seharusnya juga bisa mengejar anggaran karena Batam berbatasan dengan luar negeri,” katanya. 

Ia juga menambahkan, pemimpin selanjutnya tidak boleh diskriminatif dan yang maju nantinya seharusnya dengan panggilan jiwa bukan karena insidental.

Narasumber lainnya, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kepri, Candra Ibrahim menyampaikan bahwa data pemilih milenial itu mencapai 26-30 persen, artinya sepertiga dari penduduk Batam. 

“Dimana ciri-cirinya melek IT, mereka paham teknologi, ingin instan, kritis dan punya daya beli, di sini pemerintah harus responsif,” ujar Candra. 

Maka dari itu, pemimpin seharusnya bisa mengakomodir para pemilih milenial tersebut. Seperti dengan memprioritaskan mereka untuk menjadi entreprenuership. 

“Infrastruktur fisik itu penting, tapi jangan lupa infrastruktur kerakyatan,” kata dia. 

Kepala Perwakilan Ombsudman Kepri, Lagat Siadari yang juga sebagai narasumber menyampaikan pemimpin Batam ke depan harus menjunjung tinggi keadilan sosial. 

“Pemberian pelayanan masih sangat minim, seharusnya dapat menciptakan siapapun agar mendapatkan perlakuan sama,” ujarnya. 

Selain itu sebagai pemimpin juga harus melibatkan masyarakat secara masif dalam membuat program. Agar betul-betul membangun ekonomi rakyat. 

“Jika masyarakat dilibatkan, maka tanggungjawab bersama, bukan hanya eksekutif dan legislatif saja,” kata dia. 

Sementara, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdako Batam, Yusfa Hendri mengatakan bahwa selama tahun 2016, pemerintah telah melakukan pembangunan jalan. Namun pada saat itu, pertumbuhan ekonomi anjlok hingga pada angka 2 persen. 

“Maka dari itu industri dialihkan menjadi pariwisata,” ujarnya. 

Setelah menyampaikan beberapa pandangan, para peserta memberikan tanggapan. Seperti dari Wasekum GP Anshor Batam, Chusnul Yakin yang menginginkan agar pemimpin Batam kedepan bisa dapat merangkul para pemuda.

“Saat ini pemimpin kita belum dapat merangkul, masih jarang kita jumpai,” ujarnya. 

Lalu dari pemerhati korban NAPZA, Heri menilai Pemerintahan saat ini belum serius memberantas peredaran narkotika. Ia mencontohkan klub-klub malam yang ada di Batam masih melakukan transaksi barang haram tersebut. 

“Makanya angka penyalahgunaan narkoba di Batam semakin meningkat dari tahun ke tahun,” ujarnya. 

Sekretaris GAMKI Batam, Meikel Sihombing juga menginginkan pemimpin Batam kedepan bisa membuat Batam menjadi smart city. Ia menilai Batam masih kalah jauh dari daerah lainnya padahal berbatasan dengan luar negeri.

“Saya bandingkan ketika saya kuliah 4 tahun di Pekanbaru, pembangunan sangat masif, Batam masih jauh, apalagi jika menyangkut pelayanan publik, salah satu contohnya pengurusan KTP yang masih lama,” ujar Meikel.

(ret)