Tanjungpinang - Dinas Sosial Provinsi Kepri meluncurkan sebuah aplikasi berbasis digital yang diberi nama Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepri atau disingkat Sikopi.

Yangmana, aplikasi nantinya dapat mencatat dan mendata keberadaan masyarakat miskin dan disabilitas dengan akurat di seluruh Wilayah Kepri.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Sosial Provinsi Kepri Doli Boniara di Tanjungpinang,Selasa (18/6).

Secara langsung aplikasi yang telah diluncurkan oleh Gubernur Provinsi Kepri H Nurdin Basirun di Bandara Hang Nadim Batam,Senin (17/6) kemarin.

Penerapan Sikopi ini, menurut Doli merupakan aplikasi Perta yang ada di Indonesia. Sehingga pengaplikasiannya juga bekerjasama dengan Kementerian Sosial RI.

"Sehingga nantinya data yang kita miliki pada Sikopi ini terkoneksi dengan data yang ada di Kementerian. Baik secara by name maupun by adrees," kata Doli Boniara.

Dijelaskan Doli, tujuan dibuatnya aplikasi Sikopi ini adalah terkadang kondisi data yang ada di Provinsi Kepri tak terintegrasi dengan baik, sesuai fakta yang ada. Baik itu dari instansi Kabupaten dan Kota. 

"Sehingga data yang ada di Tingkat Kecamatan serta Kelurahan berbeda beda pula, apalagi itu kalau berbeda instansi," ujar Doli kembali.

Untuk itu, melalui aplikasi tersebut lanjut Doli, Dinas sosial mengharapkan adanya sebuah pemerataan dalam pelayanan bagi semua masyarakat.

"Sehingga tidak ada lagi kemiskinan, disabilitas maupun gelandangan, yang tak mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah dan pusat," tegas Doli.

Nantinya, lanjut Doli dengan data yang akurat itu tentu pihaknya akan dapat meminta perhatian ke Pemerintah Pusat melalui APBN dan program pengentasan kemiskinan.

"Ini salah satu upaya dan berkomitmen untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat miskin yang berada di seluruh Kepri, di dalam proses peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat miskin melalui program pemerintah pusat," ujar Doli Kembali

Selain pendataan, Doli menambahkan aplikasi ini diharapkan dapat menjadi alat pengawasan serta updating data, menggunakan digital, dengan cara melakukan pendataan secara berjenjang serta bertingkat setiap waktunya, melalui tim kerja tiap daerah.

"Baik dari tingkat kelurahan, kecamatan hingga kabupaten dan kota. Kemudian data ini akan kita integrasikan dengan Kementerian RI." ujar Doli lagi.

(*)