Karimun - Beroperasinya gelanggang permainan elektronik (gelper) di Satria Hotel terus memantik polemik ditengah masyarakat Karimun. Setelah perangkat RT dan RW setempat, kali ini Laskar Melayu Bersatu (LMB) Kabupaten Karimun meminta agar pihak berwenang turun langsung ke lokasi, untuk memastikan perizinan yang dimiliki pengelola gelanggang permainan sudah sesuai atau belum.

"Hal ini tidak boleh dibiarkan berlarut. Dinas Pariwisata dan Satpol PP harus turun, memastikan izin gelanggang permainan orang dewasa itu sudah sesuai atau belum, sehingga tidak ada benturan diantara masyarakat" ujar Ketua LMB Kabupaten Karimun Datok Azman Zainal dalam surat tertulisnya ke batamnews.co.id, Jumat (8/3/2019).

Lebih lanjut Azman mengungkapkan, jika pengelola Satria sudah mengantongi izin maka keberlangsungan usaha gelanggang permainan tersebut harus berlanjut. Namun jika sebaliknya, maka pengelola juga harus berbesar hati jika dinas pariwisata melalui Satpol PP melakukan penutupan, sampai izin yang diperlukan benar-benar sudah terpenuhi.

"Kalau ada izin menurut saya ya harus beroperasi, tetapi jika belum ada izin, maka harus mengurusnya terlebih dahulu jika mau beroperasi, bahkan jika ada pelanggaran pidana, Polisi harus turun tangan agar Karimun kondusif," tambah Azman.

Azman menambahkan, jika polemik operasional gelanggang permainan di Satria timbul, karena tidak adanya transparansi dari Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata dan pengelola mengenai perizinan. Beredar di masyarakat, izin yang dimiliki merupakan izin perhotelan, dan bukan izin gelanggang permainan seperti yang dilakukan saat ini.

Sebagai tokoh masyarakat Karimun, Azman Zainal mengaku akan mendukung segala upaya Pemerintah Daerah dan pihak terkait lainnya, untuk memajukan wisata dibumi berazam. Sehingga apa yang disuarakannya saat ini, bukan berarti membela pengusaha sejenis lainnya. 

"Pada saat Wiko membuka permainan seperti Satria, saya juga pernah menyurati Kapolres dan Bupati melalui Kepala Dinas Pariwisata. Saya pengen memastikan bahwa usaha seperti itu nantinya tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat" ujarnya.

Lebih lanjut Azman berharap, jika nantinya pemerintah memberikan izin operasional gelanggang permainan di Satria, juga harus mempertimbangkan estetika kota.

"Jalan di depan Satria itu sangat sempit, pemerintah harus mengimbau kepada pengelola agar menyediakan lahan parkir, sehingga kepentingan masyarakat luas tidak terganggu," ujarnya.

(snw)