Karimun - Pengurangan kuota minyak tanah bersubsidi dilakukan hingga 70 persen di Kabupaten Karimun. Tentunya mitan subsidi sudah mulai jarang dijumpai. Namun ternyata masyarakat masih banyak yang belum 'move on' dari mitan pasca-konversi ke gas di kabupaten ini.

Di lain sisi, situasi ini dimanfaatkan beberapa agen minyak dengan menjual mitan subsidi dengan harga non subsidi.

Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi UKM dan ESDM Karimun Muhammad Yosli meminta agen minyak tanah tidak memanfaatkan momen pengurangan kuota mitan subsidi tersebut untuk mencari keuntungan dengan menaikkan harga minyak tanah.

"Ya kita bisa memberikan teguran, minyak tanah bersubsidi ya dijual dengan harga yang seharusnya. Jangan dijual dengan harga tinggi disebabkan warga membutuhkannya," katanya.

Kelangkaan minyak tanah telah dirasakan masyarakat sejak sepekan terakhir. Seperti yang dirasakan seorang warga Tebing, Heni.

Heni mengatakan ia harus mendapatkan mitan dengan harga mahal.

"Sulit dan mahal, kita sekarang masih menggunaknya, jadi kalau minyak tanah habis terpaksa harus membelinya," ujarnya.

Program konversi minyak tanah ke gas sudah direncanakan sejak 2015 namun baru terealisasi pada akhir 2018.

Program ini, bertujuan untuk mengurangi beban anggaran pemerintah yang selama dialokasikan untuk menyubsidi minyak tanah.

Namun, masyarakat meminta tidak menghapus minyak tanah bersubsidi secara keseluruhan.

Saat ini, masih banyak masyarakat Kabupaten Karimun yang menggunakan minyak tanah untuk kebutuhan sehari- hari. "Inikan masih program baru, jangan keseluruhan dihapus," katanya.

Pasca konversi ke gas, mitan bersubsidi untuk Kabupaten Karimun terus dikurangi. Hingga saat ini, pemerintah telah mengurangi hingga 70 persen.

Pengurangan tersebut dilakukan pada Februari lalu sebanyak 50 persen, dan kembali dilakukan di awal Maret sebanyak 20 persen.

Dikuranginya kuota minyak tanah bersubsidi dilakukan sesuai surat edaran BPH Migas. Seiring juga dengan pemberlakuan program konversi minyak tanah ke elpiji yang telah dimulai sejak Desember 2018 lalu kepada 45.587 kepala keluarga di Kabupaten Karimun.

Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi UKM dan ESDM Karimun Muhammad Yosli, mengatakan bahwa, nantinya tidak ada lagi minyak tanah bersubsidi di Karimun. Saat ini, pengurangan telah dilakukan secara bertahap.

"Secara bertahap kita lakukan pengurangan, Febuari lalu sudah kita kurangi 50 persen dan Maret kembali kita kurangkan 20 persen, sampai keseluruhannya ditarik," kata Yosli.

Dampak dari pengurangan tersebut, saat ini untuk wilayah Kabupaten Karimun terjadi kelangkaan mitan subsidi. Selain itu, harga yang dijual juga lebih tinggi dari biasanya.

Yosli juga menyebutkan, penarikan minyak tanah tersebut hanya untuk yang bersubsidi. Namun, minyak tanah non-subsidi masih tetap ada di Karimun.

"Kan dikurangi, otomatis sedikit minyak tanah bersubsidi itu. Apabila harganya tinggi, itu non subsidi," katanya.

(edo)