Batam - Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Edy Putra Irawadi mengundang para pengusaha di Batam untuk berdiskusi terkait penyelesaian persoalan di Batam. Pertemuan itu dilakukan di Balairungsari BP Batam, Senin (15/2/2019). 

Secara umum, keluhan pengusaha lebih mengenai operasional yang menyangkut perizinan. Seperti pengadaan bahan baku yang masih terkena tata niaga, padahal Batam merupakan Free Trade Zone (FTZ).

“Seharusnya memang bebas, tapi kenyataannya tidak begitu, itu yang dikeluhkan,” ujar Edy. 

Kemudian juga terkait izin ekspor, hal ini menurutnya tidak sesuai dengan arahan dari menteri terkait untuk menghapus hambatan ekspor. Dari informasi yang dia ketahui dari pengusaha, pengurusan izin ekspor ini harus dilakukan ke Jakarta. 

“Bawa dokumen ke Jakarta, yang tadinya 5 hari jadi 10 hari tapi ini mungkin kasus, bukan total keseluruhannya,” katanya. 

Selain itu pengusaha juga mengeluhkan barang-barang harus mendapat sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI). Karena diketahui dalam syarat izin ekspor dan impor harus menyertakan SNI. 

Menurutnya SNI diperlukan untuk melindungi konsumen, beda kasusnya ketika digunakan untuk bahan baku. 

“Kan aneh, misalnya bannya harus ada SNI, kacanya harus ada SNI, spionnya ada SNI, jadi barang itu akan penuh dengan SNI, nah itu mereka keluhkan,” jelasnya. 

Beberapa permasalahan tersebut, nanti diusahakan di BP Batam, dan sebagian lagi akan dibawa ke pemerintah pusat. 

Seperti terkait Bea Cukai yang menghentikan pemasukan limbah B3 sampai batas waktu tertentu. Pihaknya akan meminta pemerintah pusat untuk dapat memastikan kapan batas waktu tersebut. 

“Kami minta pusat pastikan itu, karena di sini untuk ekspor jadi zero waste,” kata dia. 

Saat ini pihaknya terus lakukan perbaikan baik internal, maupun eksternal yang terkait pelayanan. Salah satunya mereka sudah meluncurkan klinik berusaha, untuk mengatasi persoalan investasi ataupun yang menyangkut masyarakat. 

(ret)