Batam - Kebijakan untuk menaikkan harga tiket angkutan udara dikhawatirkan berpengaruh pada sektor pariwisata. Pemerintah Kota Batam menyurati Presiden RI, Joko Widodo agar meninjau kembali kebijakan itu.

Wali Kota Batam HM Rudi mengatakan pihaknya akan merespons keluhan masyarakat dan para pelaku usaha pariwisata dengan mengirimkan surat ke Presiden RI.

Surat ini dilatarbelakangi oleh keluh kesah masyarakat Kota Batam. Ditambah lagi Kota Batam merupakan daerah pariwisata. 

Apalagi Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) merupakan pintu masuk ketiga terbesar kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) di Indonesia. 

“Batam itu daerah wisata, jadi semua harus serba murah, jadi semua bisa dinikmati dengan harga terjangkau,” kata dia, Senin (11/2/2019). 

Ia juga menyampaikan bahwa kenyataan saat ini harga tiket angkutan udara dari luar negeri menuju daerah di Indonesia justru lebih murah, seperti dari Singapura menuju Jakarta. 

“Lebih enak dari Jakarta baru ke Singapura lalu ke Batam, daripada Jakarta langsung ke Batam yang harga tiketnya lebih mahal,” kata dia. 

Beberapa point itu nantinya akan dijelaskan dalam surat tersebut kepada Presiden RI. 

Selain itu keluhan kenaikan harga tiket bukan hanya dirasakan oleh Kota Batam, daerah lainnya di Indonesia juga merasakan yang sama. Contohnya Provinsi Bali. 

“Bali juga begitu, mereka lebih mengeluh lagi, nanti bisa sepi pariwisata,” jelasnya. 

Dia berharap agar melalui surat ini Presiden RI dapat meninjau kembali kebijakan untuk menaikkan harga tiket angkutan udara. 

Sementara itu Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Batam, Ardiwinata menambahkan jika pemerintah pusat tidak bertindak cepat, diprediksikan kunjungan wisatawan nusantara (wisnus) yang masuk ke Batam turun.

"Kita akan surati dulu. Kita minta audiensi. Kita minta harga tiket kompetitif. Termasuk dengan penerapan bagasi berbayar. Kita yakin pemerintah akan bijaksana. Jangan sampai kunjungan wisnus turun," ujar Ardi.

(ret)