Dewan Minta KPK Usut Aliran Dana Kasus Abdul Samad

Ilustrasi

Batam - Surat edaran permohonan bantuan dana yang dikeluarkan Sekretariat Kota Batam masih menjadi sorotan DPRD setempat. Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Batam, Udin P Sihaloho meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut kasus ini. 

Ia juga mengharapkan, KPK bisa menelusuri kemana aliran uang hasil korupsi tersebut. Karena kemungkinan besar terpidana korupsi yaitu Abdul Samad yang merupakan mantan Kasubbag Bantuan Sosial di bagian Kesra Sekretariat Kota Batam tidak merasakan uang hasil korupsi.

"Makanya istri dan anaknya (Abdul) berani menyampaikan keluhan ke Sekda, ia melakukan pemotongan uang terhadap guru-guru TPQ, pastinya ada perintah. Tak mungkin dia berani potong kalau tak ada perintah," ujar Udin, Senin (4/2/2019).

Menurutnya yang perlu diperhatikan bagaimana uang tersebut yang dari dana bantuan sosial (Bansos) diperkirakan sebesar Rp 64,4 miliar pada tahun 2011 digunakan. Berdasarkan informasi yang ia dengar, uang itu untuk pengadaan kantor sekretariat.

"Tapi total dana bansos itulah yang harusnya dibagikan ke guru-guru TPQ tadi. Kalau bisa ditelusuri, berapa yang dianggarkan berapa yang diterima. Ini sempat diperiksa tapi berakhir begitu saja dengan mengorbankan Pak Samad itu saja," ujarnya.

Baca: Didemo Terkait Urunan Dana Koruptor, Ini Pembelaan Pemko Batam

Ia menduga, Abdul Samad tak merasa menghabiskan uang tersebut. Akan tetapi ia harus berkorban dan dipenjara dengan denda sebesar Rp 626 juta, jika denda tidak dibayarkan maka hukuman penjara menjadi 5 tahun 6 bulan. Oleh karena itu, surat permohonan bantuan tersebut dikeluarkan dan setiap pegawai diminta memberikan bantuan sebesar Rp50 ribu.

“Kemungkinan karena uangnya bukan dia (Abdul) yang menghabiskan,” kata dia.

(ret)