Batam - Sejak 22 Januari 2019, Lion Air dan Wings Air menerapkan bagasi berbayar untuk penerbangan domestik. Kebijakan itu akan disusul oleh anak perusahaan Garuda yaitu maskapai Citilink mulai 8 Februari 2019.

Imbasnya terasa oleh masyarakat pengguna jasa penerbangan. Mereka yang punya duit bisa langsung membayar biaya kelebihan bagasi. Namun bagi yang berkantong cekak, bahkan ada yang meninggalkan barang bawaannya.

Pengamat ekonomi dari Universitas Internasional Batam, Suyono Saputro menilai kurangnya sosialisasi dari maskapai terkait kebijakan itu sehingga masyarakat tidak terbiasa. 

“Kebijakan bagasi berbayar untuk penerbangan berbiaya rendah ini sebenarnya sudah diterapkan di luar negeri, tapi untuk domestik mereka masih syok karena terbiasa dengan bagasi 20 kg,” katanya.

Suyono mengungkapkan jika awalnya bisnis penerbangan komersial hadir, hanya diperuntukkan bagi pemilik pendapatan tinggi dengan pelayanan full service. 

Baca: Bagasi Berbayar: Siapa Untung dan Siapa Buntung?

Namun maskapai melihat keuntungan dari sektor lain dan mengambil kesempatan untuk merambah pada penerbangan berbiaya rendah. 

“Bisnis airline ini bisnis yang mahal, dimana hanya pemilik pendapatan tinggi yang bisa menggunakannya. Namun setelah melihat peluang lain hingga airline memikirkan untuk menekan budget lain, dan diterapkanlah LCC, agar semua orang bisa terbang,” tuturnya dalam "Talkshow. di Batamnews", Sabtu (26/1/2019). 

Kini biaya penerbangan di Indonesia tak lagi murah dan hal itu menyentuh langsung ke kalangan masyarakat menengah.

Baca: Tiket Pesawat ke Luar Negeri Lebih Murah, Ini Alasannya

Dia menambahkan ada perbedaan antara kebijakan penerbangan tahun 2000an awal dengan saat ini. Jika saat itu diterapkan full service untuk semua maskapai, sedangkan saat ini, dnegan biaya yang tinggi tidak semua penumpang mendapatkan layanan full service. 

Apabila kebijakan ini terus berlangsung tanpa adanya solusi yang meringankan masyarakat , hingga beberapa bulan kedepan, kebijakan yang diterapkan oleh maskapai akan berbalik menyerang merugikan mereka sendiri. 

Rendahnya animo dan kemampuan masyarakat untuk menggunakan transportasi udara diyakini Suyono menjadi alasan tidak bertahan lamanya kebijakan tersebut. 

“Ini hanya akan berlangsung enam bulan kedepan, setelah itu pasti ada evaluasi dari airline,” katanya. 

(das)