TALKSHOW DI BATAMNEWS

Bagasi Berbayar: Siapa Untung dan Siapa Buntung?

Talkshow di Batamnews membahas pariwisata Kepri pasca-penerapan kebijakan bagasi berbayar. (Foto: Syafril/batamnews)

Batam - Kebijakan bagasi berbayar diikuti tingginya harga tiket penerbangan terus menjadi perbincangan hangat masyarakat. Sejumlah sektor ekonomi di Indonesia pun terancam, termasuk dunia pariwisata.

Bagi pelaku bisnis dan pegiat pariwisata, kebijakan ini seperti sebuah tsunami. Bagaimana tidak, dua hari bagasi berbayar diterapkan, berbagai sektor yang mendukung pariwisata menjadi terimbas. 

Fenomena ini dikupas dalam acara "Talkshow di Batamnews" bertemakan Menakar Pariwisata Kepri Pasca-Penerapan Kebijakan Bagasi Berbayar oleh Maskapai yang dihelat pada, Sabtu (26/1/2019).

Kepala Dinas Pariwisata Buralimar, Ketua Asosiasi Pelaku Pariwisata (ASPPI) Kepri Irwandi Azwar, Ketua DPD Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) Kepri Andika Lim dan pengamat ekonomi Universitas Internasional Batam Suyono Saputro angkat bicara dalam diskusi tersebut.

Ketua DPD ASITA Kepri, Andika Lim mengatakan kebijakan bagasi berbayar oleh maskapai penerbangan selain menurunkan minat wisatawan nusantara (wisnus) untuk berwisata di dalam negeri, juga mempengaruhi minat berbelanja oleh-oleh. 

"Kebijakan ini sangat mempengaruhi wisatawan domestik, selain itu kebijakan ini juga bisa menjadi alasan masyarakat untuk tidak membeli oleh-oleh, dan itu akan menghilangkan minat belanja," katanya. 

Andika mengatakan penerapan kebijakan ini tidak sesuai dengan keinginan Presiden RI untuk menaikkan jumlah wisatawan. Untuk konteks Kepri, target jumlah wisatawan dari Kementerian Pariwisata terancam tak tercapai.

"Ini tidak sesuai dengan keinginan Presiden yang ingin menaikkan jumlah wisatawan. Padahal kita ingin jadikan Kepri terutama Batam untuk menjadi distribution point," katanya. 

Jika berkelanjutan, kebijakan ini bisa menjadi bumerang bagi maskapai sendiri. Mereka dinilai menerapkan kebijakan yang salah karena mau mengambil keuntungan bisa mendatangkan kerugian.

"Ada pepatah China mau mencuri ayam kehilangan beras, jadi mau mencari keuntungan malah jadi rugi," katanya

Ketua ASPPI Kepri Irwandi Azwar mengatakan kebijakan ini menyulitkan agen travel terutama yang berada di Batam.

Alhasil, agen perjalanan akan memilih memasarkan destinasi wisata luar negeri ketimbang domestik. Dia mencontohkan, dalam kondisi normal wisatawan asal daerah lain di Indonesia sebetulnya bisa turut membelanjakan uangnya di Batam.

Tetapi jika kebijakan bagasi berbayar dan mahalnya tiket pesawat terus berlangsung, maka menjual paket wisata luar negeri dengan langsung ke destinasinya menjadi sebuah pilihan yang tak bisa dihindarkan.

"Kita bisa saja mengumpulkan klien langsung ke Singapura tanpa memberikan trip perjalanan tambahan ke Batam. Tapi ini sama saja kita saja menjual tanah seberang. Usaha lain yang bergantung pada sektor pariwisata akan menjerit, seperti operator bus, oleh-oleh, dan pemandu wisata," katanya. 

Irwan mengatakan jika kebijakan ini akan diterapkan setidaknya ada kebijakan lain juga yang diberikan untuk meringankan masyarakat. 

"Oke lah jika memang akan diadakan kebijakan bagasi berbayar, karena luar negeripun sudah menerapkan ini, sejak lama untuk penerbangan low cost carier bahkan Air Asia pun menerapkan itu sejak lama, tetapi setidaknya ada kebijakan untuk penurunan harga. Jangan ketika bagasi berbayar, harga tiket ikut tinggi," ujarnya.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Pariwisata Kepri Buhalimar mengatakan keluhan pelaku bisnis pariwisata juga sudah disampaikan dan hal ini harus segera diatasi oleh pemerintah. 

"Kalau diperlukan surat Gubernur, kita akan buat dan akan kita kirimkan ke Menteri Perhubungan," ujarnya.

Sebut saja pengusaha oleh-oleh, para calon penumpang pesawat tentu berpikir dua kali untuk membeli dan membawa oleh-oleh tersebut karena akan dikenakan biaya bagasi jika melebihi standar minimum yang ditentukan oleh maskapai.

Selain itu, tarif tiket yang mahal membuat para wisman mengurungkan niatnya untuk melakukan perjalanan menggunakan transportasi udara. 

"Mungkin hal ini tidak berdampak di pulau yang besar seperti Pulau Jawa. Tapi bagaimana dengan daerah kepulauan, yang mesti menggunakan pesawat untuk menjangkaunya," kata Buralimar.

Pengamat ekonomi Universitas International Batam Suyono Saputro mengatakan terkait penerapan kebijakan tersebut, harus ada keterbukaan dari maskapai tentang keputusan tersebut, sehingga kebijakan bisa diambil secara tepat. 

"Bisnis airline ini adalah bisnis yang mahal, seharusnya ada keterbukaan dari airline terhadap pemerintah sehingga kebijakan yang diambil bisa tepat," katanya. 

(das/sya)