Batam - Dunia pariwisata di Kepulauan Riau mulai terimbas kebijakan bagasi berbayar dan tarif tinggi maskapai penerbangan. Kondisi menjadi antitesa optimistis yang sempat dibangun para pelaku bisnis pariwisata.

Bagaimana tidak, kebijakan pembatasan bagasi oleh maskapai berbiaya rendah (low cost carrier) dampaknya langsung dapat dirasakan dalam dua hari setelah resmi diterapkan, 22 Januari 2019 lalu.

Tak hanya bandara yang sepi dengan pembatalan sejumlah penerbangan, para pelaku usaha pariwisata juga mulai menjerit karena dampak kebijakan bak tsunami yang datang lebih cepat dari perkiraan.

Baca: Sepinya Bandara Hang Nadim Pasca-Berlakunya Bagasi Berbayar

Sejumlah pengusaha pariwisata yang tergabung dalam berbagai asosiasi di Batam, kini mulai merapatkan barisan. Mereka ingin pemerintah mengintervensi kebijakan tersebut dengan tujuan menyelamatkan pariwisata di Batam dan Kepri yang tengah menggeliat.

Dalam sebuah forum terbatas, perwakilan dari Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia (ASPPI), Asosiasi Pariwisata Bahari Indonesia (ASPABRI) dan Insan Pariwisata Indonesia (IPI) di Batam menyampaikan kesah kepada media, Kamis (24/1/2019).

Ketua ASPPI Kepri, Irwandi Azwar mengatakan jika kebijakan ini terus berlanjut, maka dunia pariwisata di Kepri akan terancam.

Baca: Gara-gara Bagasi Berbayar, 6 Penerbangan dari Batam Dibatalkan

Dia berpendapat, selama ini Kepri memang menjadi salah satu dari tiga penyumbang wisatawan mancanegara terbesar setelah Bali dan Jakarta.

Namun demikian, peran wisatawan nusantara (wisnu) dalam menyumbang pendapatan negara tidak bisa dinafikkan begitu saja.

Terlebih, Batam yang kotanya selalu mengandalkan moda transportasi udara karena secara aksesibilitas memungkinkan dan waktu tempuh juga tergolong singkat.

“Jika hal ini terus terjadi animo masyarakat untuk naik pesawat akan turun drastis. Padahal kita menginginkan pergerakan masyarakat berwisata dengan baik. Terutama yang memilih low budget,” tuturnya

Irwandi menilai, kebijakan dari pihak maskapai ini tidak memperhitungkan pelaku pariwisata. Dia juga meyakini, target Kementerian Parwisata untuk kunjungan wisnu akan terhambat jika kebijakan itu berlanjut.

"Harus ada win-win solution, jangan tiket mahal malah dibarengi dengan kebijakan bagasi berbayar. Ini malah menyedihkan, jika kebijakan ini terus berlanjut maka bisa 'membunuh' pelan-pelan sektor pariwisata," ujar dia.

Ketua ASPABRI, Surya menambahkan dalam dua hari setelah penerapan kebijakan bagasi berbayar, sejumlah wisnu kini memilih langsung ke luar negeri ketimbang harus transit di Batam.

Padahal, sebelumnya para wisnu ini sering transit di Batam sebelum melanjutkan pelancongan ke luar negeri, seperti Malaysia dan Singapura.

“Saya ada tamu wisnu biasanya dari Jakarta lewat Batam baru kenegeri tetangga, tapi ini langsung tanpa mampir ke Batam lagi, ini membuat kami sulit tentunya,” katanya.

Secara ekonomi, saat ini lebih hemat terbang langsung ke luar negeri karena memang tiketnya lebih murah dibandingkan dengan mampir dulu di Batam.

Surya berharap dari kebijakan ini, semua stakeholder harus duduk bersama mencari solusi. 

Sementara, Sekretaris IPI Batam Harni Subhiarni meminta maskapai dan pemerintah memberikan penjelasan terkait kebijakan itu. 

“Ini balik lagi ke Menhub kenapa baru sekarang kebijakan tersebut diberlakukan, kalau alasannya (harga) avtur dan kenaikan dollar kenapa tidak di saat harga naik?” katanya.

Kebijakan ini memang sudah berlaku di luar negeri, namun setidaknya ketika pemerintah mengamini setidaknya harus ada sosialisasi dalam jangka menengah sebelum diberlakukan, bukan dalam hitungan minggu atau bulan.

(das)