Tanjungpinang - Intruksi Presiden Jokowi tentang pembubaran BP Batam menjadi perbicangan di teras pejabat Kepri, kalangan partai politik dan pengusaha.

Hingga saat sebagian kalangan masih menunggu detail keputusan Presiden itu. Seperti dikatakan Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Surya Makmur Nasution. 

"Kita belum tahu nih, tapi yang jelas kita tunggu sih detailnya keputusan ini," sebutnya.

Surya Makmur mengatakan, apakah dalam keputusan presiden mengatur mengenai urusan kewenangan atau hubungan kerja antara BP dan Pemko Batam. "Maksud saya jangan sampai ini hanya sekedar ganti baju," ujarnya.

Surya Makmur berharap, keputusan Presiden ini dapat berdampak terhadap kemajuan ekonomi kota Batam kedepannya. Ia juga mengakui, selama ini permasalahan terjadi tumpang tindih ursan kewewenagan antara BP dan Pemko Batam. 

"Pemko Batam itu urusan tentang pemerintahan kemasyaratan, sebaiknya BP kembalikan urusan itu Pemko," sebutnya.

Menurut Surya Makmur, seharusnya BP Batam tidak mengurus tentang kemasyaratan, melainkan tentang investasi. Tapi kenyataan belakangan ini, BP Batam malah mengurus tentang kemasyaratan, seperti contoh kegiatan Batam menari dan masalah pembayaran UWTO

"Seharusnya BP Batam mengurus tentang  persoalan ivestasi dan bagaimana mendatangkan investor," tegasnya.

Ia menuturkan, jika keputusan presiden mengenai BP kawasan bagian dari Pemko Batam atau wali kota menjadi ex officio dari pada BP kawasan serta mengatur tentang urusan kewenangnya. 

"Kalau itu yang diatur saya rasa hal yang positif bagi Batam ke depan. Saya harapkan presiden mengakhiri dualisme selama ini. Kita mau Presiden memang serius untuk mengelola Batam dalam sisi meningkatkan ekonomi, bukannya sisi politis," ungkapnya

(adi)