Jakarta - Setelah mewacanakan tolak Peraturan Daerah berbasis agama, kini Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kembali melontarkan gagasannya. Kali ini, elite PSI menyampaikan wacana soal larangan poligami.

Jika lolos ke parlemen, PSI berjanji mendorong larangan bagi para pejabat dan aparatur sipil negara berpoligami.

Hal itu dikatakan Ketua Umum PSI Grace Natalie saat menggelar acara internal yakni Festival 11 PSI bertajuk 'Keadilan untuk Semua, Keadilan untuk Perempuan Indonesia' di kota Surabaya, Jawa Timur, Selasa, 11 Desember 2018.

"Jika kelak lolos di parlemen, langkah yang akan kami lakukan adalah memperjuangkan diberlakukannya larangan poligami bagi pejabat publik di eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta aparatur sipil negara," kata Grace dalam keterangan resminya.

Grace menegaskan pihaknya siap memperjuangkan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang memperbolehkan poligami. Ia menjelaskan, alasan di balik isu itu ingin diperjuangkan bila kader mereka mendapat kursi wakil rakyat di Senayan.

Selama ini, kata dia, perempuan merasa tidak mendapat ketidakadilan atas praktik poligami. Hal itu juga merujuk penelitian dari Lembaga Bantuan Hukum APIK, organisasi non profit yang membidangi masalah perempuan.

"Riset itu menyimpulkan bahwa pada umumnya, praktik poligami menyebabkan ketidakadilan, perempuan yang disakiti dan anak yang ditelantarkan," kata Grace.

Sebagai pimpinan partai bergender perempuan muda, ia merasa, wacana ini mesti menjadi perjuangan bersama-sama. Mantan wartawan ini pun melarang kadernya termasuk calon legislatif berpoligami.

Ia mengklaim, partainya memberi ruang kepada perempuan seperti data yang dipaparkan bahwa 50 persen lebih ketua dewan pimpinan pusat diisi kaum perempuan.

"Rela tidak ibu kita diduakan? Rela tidak kakak atau adik kita dimadu? Rela tidak anak kita menjadi istri kedua atau ketiga?" ujar Grace.

"Tidak, kita pasti tidak rela. PSI percaya, perjuangan keadilan, penghapusan diskriminasi harus dimulai dari keluarga, dari rumah," tuturnya.

(pkd)