Polda Kepri Petakan Keamanan Pemilu di Karimun

Polda Kepri Petakan Keamanan Pemilu di Karimun

Karo SDM Polda Kepri, Kombes Pol Djoko Susilo di Mapolres Karimun. (Foto: Edo/Batamnews)

Karimun - Polda Kepri membentuk tim asistensi untuk menjaga kondusifitas menjelang Pemilu 2019. Tim ini dibagi ke setiap Polres di Kabupaten dan Kota di Kepri.

Karo SDM Polda Kepri, Kombes Pol Djoko Susilo mengatakan, turunnya tim ke setiap Polres untuk memberikan asistensi kepada masing-masing Kapolres beserta jajaran, sehingga dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilu berjalan dengan damai

"Sesuai dengan perintah atau surat dari Kapolda Kepri, untuk memberikan asistensi kepada masing-masing polres yang ada di Kabupaten/Kota di Kepri," ujar Djoko, Kamis (1/11/2018) di Polres Karimun.

Kegiatan tersebut dilaksakan di Ruang Rupatama Polres Karimun. Tim dari Polda Kepri, Kapolres, Wakapolres, seluruh Kasat dan Kapolsek, juga dihadiri oleh Ketua KPU dan Bawaslu Karimun, serta perwakilan parpol.

Dibentuknya tim asistensi tersebut untuk memetakan daerah-daerah yang dianggap akan menimbulkan konflik, serta langkah-langkah untuk pencegahan serta antisipasi.

"Semua keputusan tetap berada pada masing-masing Kapolres, kita dari tim hanya memberikan masukan. Begitu juga sebaliknya, kita menerima masukan dari rekan-rekan, juga dari penyelenggara pemilu, partai politik, lapisan masyarakat," kata dia.

Dengan begitu, kedepannya dapat dilakukan langkah-langkah antisipasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat merugikan kita semua.

"Kapolres akan melakukan pemetaan disetiap wilayah hukumnya, melakukan antisipasi dan menggali setiap informasi," ujar Djoko.

Untuk di Kabupaten Karimun, tim asistensi akan tersebar ke setiap sektor-sektor. Tim yang terdiri dari tiga orang berpangkat Kombes, serta delapan orang berpangkat AKBP, Kompol dan AKP.

"Ini baru langkah awal, kita akan melihat peta tersebut, mana yang rawan akan terjadinya konflik. Tim akan kita bagi, termasuk saya di Karimun juga bersama dengan rekan-rekan lainnya," ucapnya.

Namun, Djoko kembali menegaskan bahwa segala bentuk keputusan merupakan kewenangan dari setiap Polres. "Kalau memang adanya konflik atau kerawanan, bagaimana nantinya, keputusan tetap kepada Kapolres," kata Kombes Djoko.

(aha)


Komentar Via Facebook :
close

Aplikasi Android Batamnews