Data Jumlah Kendaraan di Kepri Tak Valid, Ini Penyebabnya

Data Jumlah Kendaraan di Kepri Tak Valid, Ini Penyebabnya

Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kepri, Reni Yusneli.

Batam - Jumlah kendaraan di Provinsi Kepulauan Riau ternyata tidak valid. Pemutakhiran data oleh Pemprov Kepri masih terus dilakukan.

Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kepri, Reni Yusneli mengatakan pihaknya mengupayakan pemutakhiran data agar jumlah kendaraan di Kepri dapat divalidasi.

Dia menyebut penyebab tak validnya data kendaraan ini, dikarenakan masih menggunakan data lama yang diwariskan oleh Provinsi Riau, induk dari Kepri sebelum menjadi provinsi sendiri.

“Data yang kami miliki masih menyimpan nomor polisi BM, padahal kita sudah belasan tahun pisah dari Riau, makanya kami mau tarik data lima tahun belakang,” ujar Reni, Jumat (31/8/2018). 

Ia mengakui perbaharuan data kendaraan bermotor sangat sulit karena termasuk data bergerak. Hal ini dikarenakan data tersebut bisa kapan saja berubah.

Misalnya kendaraan yang sudah lebih dari 10 tahun, biasanya akan dibawa ke pulau dan kemudian tidak dilaporkan.

“Kalau sepeda motor malah lebih cepat untuk ganti, ada merek baru langsung ganti, tidak sampai 5 tahun,” katanya.

Maka dari pembaharuan data ini sangat diperlukan agar memudahkan pihaknya untuk menagih pajak pada tahun-tahun berikutnya.

“Kalau datanya sudah lengkap, ada nama, ada alamat, tinggal petugas kami yang menagih, kalau sekarang ditagih pun alamatnya sudah banyak berubah,” jelasnya. 

Selain pembaharuan data, program ini dilaksanakan untuk memaksimalkan pendapatan dari sisi pajak. Karena pajak kendaraan bermotor memberikan kontribusi paling besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

“Ada lima sektor penerimaan pajak, 3 sektor ini semua dari pajak kendaraan bermotor, sekarang pajak air permukaan sudah sedikit sekali, karena kebijakan baru yang membuat rumah tangga dibebaskan dari pajak permukaan,” ungkap Reni. 

Hasilnya dalam pelaksanaan program pemutihan denda pajak ini, sebanyak 18,89 persen telah menyumbangkan ke PAD. Ditambah lagi dengan jumlah kendaraan 37.970 unit, dan Bea balik nama sebanyak Rp 7,6 miliar  dengan jumlah kendaraan 14.347 unit.

“Itu masih perolehan per tanggal 30 Agustus kemarin, pasti akan bertambah lagi,” ucapnya.

(ret)
 


Komentar Via Facebook :
close

Aplikasi Android Batamnews