Aksi #2019GantiPresiden vs CintaJokowi di Batam Centre

Aksi #2019GantiPresiden di Batam, Cak Nur: Sarat Unsur Politis

Aksi #2019GantiPresiden di Batam, Cak Nur: Sarat Unsur Politis

Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto. (Foto: Batamnews)

Batam - Kegiatan #2019GantiPresiden yang akan diselenggarakan di Dataran Egku Putri, Batam, Kepri, Minggu (29/72018) sarat dengan unsur politik.

Hal ini diungkapkan Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto. Menurutnya kegiatan ini dapat menjadi pemecah masyarakat Kota Batam.

“Masyarakat Batam harus sadar dan paham bahwa kegiatan yang bertajuk tagar 2019 ganti presiden itu merupakan politik murni,” ujar Nuryanto kepada Batamnews.co.id, Jumat (26/7/2018).

Karena sudah mengandung unsur politik ada aturan mainnya, yang mana harus ada pengawasan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

“Sepatutnya KPU dan Panwaslu bisa mengkaji acara ini,” katanya.

Selain acara 2019 ganti presiden, pada hari, waktu dan tempat yang sama juga diselenggarakan acara yang bertema cinta Jokowi. Dua acara berbeda ini, memang menunjukkan pro dan kontra.

“Jika ini sebagai pelajaran politik bagi masyarakat Kota Batam sah-sah saja, karena berbeda pilihan ataupun berbeda warna merupakan hal yang wajar,” ucapnya.

Namun menurutnya karena keduanya sudah berisi pro dan kontra ditambah lagi unsur politik yang kuat. Disini Pemerintah Kota Batam dan pihak Kepolisian sebelum pelaksanaan kedua acara tersebut dapat memanggil penyelenggara acara.

Pemanggilan itu berkaitan untuk menjamin keamanan dan ketertiban selama kedua acara itu berlangsung. Dan yang lebih penting adalah menyangkut persatuan dan kesatuan.

“Dipanggil siapa-siapa saja penyelenggaranya, harus ada jaminan kalau acara ini tidak akan menimbulkan kegaduhan ataupun mengganggu keamanan, sehingga kondusifitas terjaga,” jelasnya.

Nuryanto juga menambahkan bahwa jika nantinya pelaksanaan acara kedua kelompok ini dilaksanakan dan dapat mengoyak persatuan dan kesatuan, tidak ada yang perlu dikaji.

Akan tetapi, selagi pelaksanaan acara ini sebagai wujud kebebasan demokrasi, tentu dapat dilanjutkan. Syaratnya ada jaminan dari pihak penyelenggara.

“Berbeda hal jika pelaksanaan acara ini berjalan lancar, damai dan rukun, ini membuktikan bahwa Kota Batam bisa menjadi contoh untuk daerah lainnya yang ada di Indonesia,” katanya lagi.

(ret)


Komentar Via Facebook :
close

Aplikasi Android Batamnews