PILIHAN kata apa yang tepat untuk Pemerintah Kota Batam yang memutuskan menghentikan operasi ojek online.

Acungan jempol? Pasti datang dari komunitas pengpojek pangkalan. Selain itu, ada anak istrinya, anak buahnya yang penjilat yang mungkin jika ditanya pun jawabannya cuma "siap bos, beres bos, mantap bos."

Bagaimana dengan pegawai-pegawai negeri lainnya? Apakah pegawai negeri di Pemko Batam selama ini tak pernah menggunakan jasa ojek online?

Tak perlu melakukan jajak pendapat soal ini, sudah pasti banyak yang menggunakan jasa ojek online. Mulai dari jasa untuk mengantar ke mana suka, sampai memesan makanan yang sampai ke rumah.

Uang jasa yang harus dikeluarkan konsumen pun terukur, tertera dengan jelas. Jika hendak memberikan tips itu soal keputusan pribadi.

Yang menyenangkan konsumen adalah tidak menebak harga di dalam gelap. Sebab dalam aplikasi, si konsumen sudah tahu berapa biaya jasa yang harus dikeluarkan.

Sebaliknya, jika ojek konvensional tanpa patokan biaya yang jelas. Si konsumen harus kerepotan ke pangkalan ojek, masih perlu tawar menawar harga yang pas dengan resiko kalau tidak jadi akan dimaki.

Sangat naif meminta pengojek pangkalan mengantar pesanan makanan. Mana munkin makanan cepat saji sekelas McDonald bisa percaya pada tokang ojek berbaju lusuh, kecuali si pengojek mau mengeluarkan modalnya untuk konsumennya.

Jadi satu-satunya pilihan, si pengojek datang dulu menghampiri si konsumen ke rumahnya dan mengambil uang buat belanja. Bagaimana apakah ada jaminan si pengojek akan balik lagi mengantar makanan dan uang kembalian, jika tidak kenal dekat?

Bisa-bisa si konsumen harus membayar jasa ojek dengan lutut gemetaran.  Sebab tukang ojek yang datang berwajah sangar, suaranya menggelegar meminta bayaran sambil mengepal tinju.

Apakah keputusan itu diambil lantaran Kepala Dishub Batam Yusfa Hendri mendapat setoran dari pangkalan ojek?

Kayaknya tidak mungkin juga. Manalah dia mau uang-uang receh yang dikumpulkan dari pengojek itu. Jangankan menyetor, sejumlah pengojek juga ada yang tak jelas surat-surat kendaraannya. 

Atau sebaliknya, apakah dia tak mendapat setoran dari perusahaan pengelola ojek online? Pertanyaan ini sulit menganalisanya, sebab bisa dilaporkan ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik, dan UU ITE.

Pastinya keputusan Pemko Batam hari ini dengan serta-merta mengirim ribuan orang ke dalam kubang pengangguran yang sudah cukup sesak di Batam ini. Terlalu banyak sudah pemerintah di Batam ini menggali lubang pengangguran.

Keputusan ini bukan hanya mengirim ribuan orang ke kancah pengangguran, tetapi juga kebijakan bikin gaduh.

Lihat saja, pengojek pangkalan setelah keputusan ini diberlakukan menjadi kebablasan bersikap, mereka bahkan berani bertindak menjadi "polisi" menyita barang-barang milik ojek online. Ketegangan antar pengojek pun makin menjadi.

Mestinya Pemko Batam mengambil keputusan cerdas untuk mengangkat kondisi ekonomi rakyatnya yang sedang terpuruk.

Kalau memang kurang memahami bagaimana bisnis online ini berjalan, ya lebih baik baca buku lagi, atau bertanya, intinya belajar lebih giat lagi. Bahkan bisa studi banding juga ke berbagai daerah lainnya.

Bukankah rakyat sudah memberi gaji yang cukup dengan fasilitas yang memadai? Jadi tolonglah jika mengambil keputusan yang cerdas, sehingga fungsi sebagai pelayanan rakyat itu bisa kelihatan.

Apakah pantas jika Pemko Batam dengan level pemikiran para pejabatnya sekelas Kepala Dishub Batam Yusfa Hendri itu, lalu dibebankan tugas-tugas seeprti di BP Batam? Kayaknya kasihan juga, nanti terlalu berat pemikirannya.

Jika ingin naik kelas pemikiran, memang harus sekolah lagi, setidaknya belajarlah lebih keras lagi. Sebab, rakyat Batam tidak akan melarat jika pejabatnya cerdas-cerdas.

Nah, untuk saat ini memang sedih juga melihat Batam yang rakyatnya cuma bisa terkesima dengan kemilau cahaya lampu Singapura di malam hari.

Lalu apakah rakyat Batam akan memberi jempol pada keputusan Pemko Batam yang membubarkan ojek online.***