BATAMNEWS.CO.ID, Batam - Berdasarkan selebaran yang beredar terkait penolakan kenaikan tarif Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO), ada yang mengatasnamakan etnis Tionghoa akan melakukan aksi "Tutup Usaha" selama tiga hari mulai 7, 8, 9 November 2016.

Dari pantauan di lapangan, Senin (7/11/2016) seperti daerah Nagoya, Jodoh hingga Sei Panas aktifitas masih berjalan lancar. Sejumlah toko-toko yang dipasangi spanduk "Tolak UWTO" di depan tokonya masih tampak buka seperti biasanya.

Seorang pengusaha hotel di Batam yang enggan namanya disebutkan, mengatakan bahwa aksi tutup usaha tersebut tidak sebanding dengan kerugian yang dialami pelaku usaha.

"Tutup selama tiga hari berapa kerugian yang harus kita alami, apalagi hotel," ujarnya pada Batamnews.co.id, Senin (7/11/2016).

Ia mengatakan, sejak pagi tidak ada instruksi akan melakukan tutup usaha. Dia juga mengaku tidak tahu spanduk-spanduk yang terpasang di setiap pertokoan dan halaman hotel itu dari mana asalnya.

"Memang pengusaha menjerit dengan kenaikan tarif UWTO ini. Tapi tidak dengan menutup usaha," kata dia.

Spanduk penolakan UTWO ini bertebaran di setiap sudut Kota Batam. Sejumlah pengusaha menolak kenaikan tarif UWTO yang dinilai sangat signifikan. Sejauh ini, warga Batam sudah tiga kali melakukan aksi unjuk rasa penolakan tarif UWTO ini.

Namun, dari aksi-aksi tersebut belum ada respon dari pemerintah pusat. BP Batam menanggapi kenaikan tarif ini suatu hal yang wajar karena selama beberapa tahun belum ada kenaikan tarif.

Anggota Deputi V BP Batam, Gusmardi mengatakan bahwa tarif baru UWTO bukanlah wewenang BP Batam, melainkan wewenang pemerintah pusat. "Soal tarif ini bukan wewenang BP Batam menentukan, tapi pemerintah pusat. BP Batam hanya menjalankan," ujarnya belum lama ini.

Menurutnya, besaran tarif baru UWTO ini tidak terlalu memberatkan, karena jangka waktunya cukup panjang. "Untuk pemukiman malah kita turunkan, kalau dibandingkan rokok dua bungkus satu hari jauh lebih murah," kata dia menambahkan.

[isk]