BATAMNEWS.CO.ID, Batam - Kadin Kepri berencana bakal menggugat Peraturan Menteri Keuangan tentang tarif UWTO ke Mahkamah Agung. Rencana itu disampaikan Ketua Kadin Kepri Maaruf Maulana.

"Kami tentunya akan menolak PMK yang baru tersebut, lalu meminta dibuatkan satu regulator dan meminta Pak Darmin (Menko Ekonomi) juga dapat menyelesaikan persoalan kewenangan BP Batam dengan Pemko," ujar Maaruf Maulana saat dihubungi Kamis (20/10/2016).

Dalam pertemuan tersebut yang berlangsung di Jakarta tersebut, Kadin Kepri meminta satu regulator dan menyelesaikan polemik kewengan dengan Pemko dan BP Batam.

Maaruf menyampaikan bahwa Darmin Nasution akan menjawab peemintaan mereka dalam dua minggu ke depan.

“Beliau bilang menunggu 2 minggu lagi, walau keputusan nantinya tidak menyenangkan," kata Maaruf.

Sementara itu, kata Maaruf, proses penolakan terhadap UWTO juga tetap dilakukan melalui MA.

"Kami sudah mendaftarkan ke MA dan sudah ada nomornya, kami minta uji materi dan uji HPL BP Batam," kata Maaruf.

[ret]