BATAMNEWS.CO.ID, Batam - Focus Group Discussion (FGD) Nusantara Kepulauan Riau, mengelar dialog ekonomi guna menggesa optimalisasi pelaksanaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam. Kegiatan dilaksanakan di Hotel Sahid Batam Center, Jumat (30/9), dengan tema 'KEK Batam dan Dampaknya bagi Pembangunan Daerah'.

KEK Batam diharapkan mampu meningkatkan nilai jual investasi Batam. Keberadaan KEK, harus cukup dirasakan oleh masyarakat dan pelaku bisnis. 

Hal ini disampaikan narasumber Asmin Patros, anggota Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kepulauan Riau.

"Kawasan khusus harusnya memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah. Pemberian fasilitas khusus pada daerah-daerah tertentu di Indonesia, adalah upaya percepatan pertumbuhan ekonomi," ujar Asmin yang juga anggota Kadin Kepulauan Riau dalam rilis yang diterima batamnews.co.id, Senin (3/10/2016).

Pertumbuhan ekonomi Batam, berada diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi secara nasional. Tentunya hal ini, perlu disambut baik semua kalangan. Upaya menggerakkan mesin BP Batam untuk meningkatkan pelayana umum, perlu digesa.

"Kita berharap, BP Batam sebagai leading sector, pengelolaan investasi Batam dapat segera berbenah dan meningkatkan layanan umum, dalam memberikan kenyamanan investasi, terutama pengurusan izin pengalihan hak (IPH)," katanya.

Narasumber kunci lainnya, Purba Robert M. Sianipar, Deputi IV Bidang Pengusahaan Sarana BP Batam, mengatakan, bahwa pembangunan Batam dalam sejarahnya sebagai jembatan untuk eksplorasi minyak lepas pantai Indonesia, yang kemudian berlanjut melalui Keputusan Presiden dan Undang-undang menjadikan Batam sebagai kawasan berikat ataupun kawasan bebas.

"Upaya pemerintahan menaikkan status pengelolaan Batam sebagai kawasan bebas, adalah untuk menyiapkan Batam sebagai lokomotif ekonomi. Batam memiliki posisi yang strategis," kata Purba.

Pengembangan investasi Batam merupakan komitmen dari pemerintah pusat. Pada tahun 1990’an komitmen pemerintah ini terlihat dari dibukanya kawasan industri pertama di Batam yakni Batamindo yang menandakan kemajuan dari investasi di Batam.

"Cina dan Malaysia telah maju dalam menerapkan kawasan khusus, padahal dahulunya mereka belajar dari Batam. Cina dan Malaysia belajar konsep-konsep pembangunan ekonomi dari Batam," kata Purba.

Pemerintah pusat melalui kementerian ekonomi memandang konsep FTZ yang diterapkan di Kota Batam tidak berhasil membawa Batam take off atau lepas landas. Sehingga pemerintah pusat mencoba menerapkan konsep baru guna membenahi Kota Batam melalui Kawasan Ekonomi Khusus. 

Hadir pula sebagai narasumber, Gita Indrawan, dosen sekaligus pengamat ekonomi Batam. Ia mengatakan bahwa saat ini yang perlu dilakukan adalah penambahan fasilitas-fasilitas FTZ, bukan menghapus FTZ dan mengantikan dengan KEK.

“Investor butuh kepastian hukum saat akan melakukan investasi. Oleh karenanya, regulasi yang sudah ada, perlu dijalankan dan tidak tumpang tindih," katanya.

Gita yang juga Ketua Tim Ekonomi Kota Batam, telah menyusun rekomendasi yang diajukan ke Presiden dalam upaya menyikapi iklim investasi di Batam. 

"Pada intinya, kita tetap berharap FTZ tidak di hapus, namun fasilitas FTZ ditambah. Sehingga kepastian dan jaminan hukum, atas investasi yang sudah ada dapat terjaga," katanya.

Sedangkan, perwakilan dari pengamat sosial, yang juga Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Batam, M. Zuhri berharap dualisme pengambil kebijakan di Batam, yaitu Pemko Batam dan BP Batam dapat bersinergi untuk bersama-sama membangun Batam. 

Sinergi yang diciptakan bisa memberikan kenyamanan investor dalam berinvestasi.

Diskusi itu dihadiri sekitar 140 mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Batam. Tampak, mahasiswa antusias mengikuti kegiatan, dengan melontarkan berbagai tanggapan dan pertanyaan kepada narasumber. Kegiatan dibuka langsung oleh plt. Kadis Tata Kota Pemko Batam. 

[snw]