BATAMNEWS.CO.ID, Batam - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan akan menarik setiap lahan yang bermasalah atau yang tak mampu dibangun pemilik.

Saat ini kata dia, ada sekitar 7.000 hektar. Sedangkan lahan yang masih tersisa hanya sekitar 2.000 hektar.

"Justru yang 7.000 hektar itu yang harus diselesaikan lebih dahulu. Pengelolaan lahan yang terkatung-katung ini harus segera di-enforce,” ujar Menteri Koordinator Ekonomi Darmin Nasution saat di kediaman resmi Menko Perekonomian di Jakarta dalam rilis yang diterima batamnews.co.id, Senin (17/10/2016).

Menurut dia, pengumuman sudah dipasang media massa lengkap dengan nomor PL (Penetapan Lahan) nya. 

“Lantas panggil pemiliknya,” ujar dia. 

Dari situ, kata dia, akan ketahuan mana yang masih serius akan membangun sesuai penetapan lahan yang sudah diberikan dan mana yang tidak.

“Kalau tidak, ya serahkan kembali ke negara,” kata Darmin saat menerima pengurus BP Batam, Minggu (16/10/2016). 

“Penyelesaian masalah ini adalah bagian dari kinerja BP Batam. Yang penting dipersiapkan betul segala sesuatunya agar aspek legalnya kuat,” lanjutnya.

Masalah lahan ini mengemuka karena berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), temuan terbanyak adalah masalah pengalokasian lahan yang terjadi sebelum pengurus baru BP Batam yang dipimpin Hatanto Reksodipoetro dilantik pada 5 April 2016.

Selain masalah lahan, BP Batam juga mengajukan daftar tarif baru sewa lahan sebagai tindak lanjut terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tanggal 30 September 2016.

Dalam Pasal 33 PMK tersebut, disebutkan peraturan menteri ini berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

[is]