BATAMNEWS.CO.ID, Batam - Kadin Kepri akan menempuh jalur hukum untuk menolak kenaikan tarif UWTO yang baru ditetapkan dengan mengajukan ke Mahkamah Agung tentang HPL (Hak Pengelolaan Lahan) BP Kawasan.

"Kita menempuh jalur hukum. Kita ajukan ke MA tentang HPL BP kawasan, kita akan mem-PTUN-kan Peraturan Menteri Keuangan No 148," ujar Maaruf Maulana, Ketua Kadin Kepri, Rabu (11/10/2016).

Maaruf juga menilai kenaikan tarif UWTO sangat tidak sesuai dengan kondisi ekonomi yang saat ini melemah.

"Apa pantas dinaikkan saat ekonomi kita seperti ini," kata Maaruf.

Maaruf menganggap kenaikan tarif ini juga tidak sesuai dengan program dan semangat Presiden Jokowi tentang program sejuta rumah, karena akan mengakibatkan naiknya harga rumah yang sudah dan sedang dibangun.

"Tentu nantinya masyarakat sulit untuk membeli rumah, kami pengusaha juga demikian," kata Maaruf Maulana.

(ret)