BATAMNEWS.CO.ID, Jakarta - Presiden Filipina Rodrigo Duterte akan melakukan lawatan ke luar negeri perdana bulan September 2016. Ada tiga negara yang menjadi tujuan sang presiden yang dikenal kejam terhadap pengedar narkoba itu, yakni Brunei Darusalam, Laos, dan Indonesia.
 
Negara ASEAN pertama yang dikunjungi Duterte adalah Brunei, pada 4 September. GMA Network melaporkan, Kamis (258), Brunei diberi perhatian khusus karena banyak buruh migran Filipina bekerja di kerajaan kaya minyak itu.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Sultan (Hassanal Bolkiah) karena memberi warga Filipina pekerjaan," ujarnya saat berpidato di Istana Malacanang kemarin.

Berikutnya, Duterte akan ke Laos pada 6 September menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN+China, sekaligus bertemu pemimpin Asia Tenggara lainnya untuk pertama kali. Duterte akan bertolak ke Jakarta, Indonesia, selama 8-9 September.

Presiden berusia 77 tahun itu menolak menjelaskan agenda lawatan ke Indonesia. Dia membantah bila kunjungannya terkait upaya pembebasan Mary Jane Veloso, kurir narkoba yang terancam hukuman mati walau terbukti dijebak agen penyalurnya.

"Saya lebih baik tidak berspekulasi untuk isu itu karena sensitif," kata Duterte.

Agenda kunjungan Duterte sudah diinformasikan kepada Kementerian Luar Negeri RI. Pemerintah menyatakan kunjungan politikus yang kerap dibandingkan dengan Presiden Joko Widodo ini sekadar lawatan penghormatan (courtesy call).

"Ini sebenarnya kebiasaan negara-negara di ASEAN kalau ada Presiden baru, pasti akan mengunjungi tiap negara anggota," kata Arrmanatha Nasir selaku Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, pekan lalu.

Mantan Wali Kota Davao itu meroket namanya setahun sebelum pemilu Filipina digelar Mei lalu. Walaupun sering berpidato dengan bahasa kasar serta serampangan, namun Duterte dianggap politikus yang menepati janji.

Salah satu janji kampanyenya adalah pemberantasan narkoba memakai kekerasan. Janji itu benar-benar dijalankan Duterte dan Kepolisian Filipina tiga bulan terakhir. Korbannya mulai dari pengecer kelas teri, pecandu, hingga pejabat beking bisnis narkoba.

Nyaris 1.800 orang tewas selama tiga bulan terakhir di Filipina, atas tuduhan terlibat bisnis narkoba. Polisi mengaku menembak mati 712 orang, namun sisa 1.067 lainnya dibunuh secara misterius.

Maraknya pembunuhan ekstrajudisial di Filipina ini memicu kecaman internasional, termasuk oleh Sekretaris Jendera Perserikatan Bangsa-Bangsa Ban Ki-moon. Ban menyebut maraknya pembunuhan pengedar narkoba kelas teri di Filipina sebagai pelanggaran HAM berat. Duterte tersinggung atas kritikan itu, lalu sempat mengancam keluar dari PBB walau belakangan meralat ucapannya.

"PBB bisa mengatakan beberapa hal buruk tentang saya. Tapi sebaliknya saya bisa menceritakan 10 keburukan mereka. Intinya PBB tidak berguna. Karena jika Anda benar-benar mengikuti mandat, sebenarnya (PBB) bisa menghentikan semua perang dan pembunuhan di dunia," kata Duterte.

(ind/bbs)