BATAMNEWS.CO.ID, Jakarta - Juru bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul menilai ada pihak-pihak yang tidak senang dengan keberadaan Arcandra Tahar sebagai Menteri ESDM di Kabinet Kerja.

Arcandra sebelumnya telah diberhentikan dengan hormat oleh Presiden Joko Widodo menyusul kabar dwi-kewarganegaraan yang dia pegang.

Menurut Ruhut, setidaknya ada dua pihak yang tidak senang dengan keberadaan Arcandra.

"Yang bermain itu hanya dua, pertama, pendukung Sudirman Said, pendukung yang kecewa. Kedua, mereka yang GR (gede rasa) mau jadi menteri ESDM, tapi enggak jadi," kata Ruhut di Kompleks Parlemen, Selasa (16/8/2016).

Namun, Ruhut enggan mengungkapkan saat ditanya lebih detail mengenai siapa pihak yang dimaksud. Anggota Komisi III DPR itu hanya menyesalkan pencopotan Arcandra.

"Apa pun dia, dia adalah aset kita. Kita pernah punya Habibie, kita punya Sri Mulyani, dan kita punya Arcandra," ujarnya.

Ia menambahkan, jika memang ada kasus besar yang dilakukan Arcandra, tentu Presiden akan memberikan sikap berbeda ketika mencopot lulusan Institut Teknologi Bandung itu.

"Memang saya salut kepada Pak Presiden memberhentikan dia dengan hormat. Artinya, tidak ada kesalahan yang dia lakukan, tapi banyak orang yang gondok," ucapnya.

Pihak yang getol mempersoalkan Arcandra Tahar hingga mantan menteri ESDM tersebut dilengserkan Presiden Jokowi adalah PDI Perjuangan.

Mengapa PDIP gencar menyoroti Arcandra? Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, Arcandra jelas menyalahi konstitusi dan menabrak Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.

“Dalam UU Kewarganegaraan diatur bagi setiap orang hanya boleh memiliki satu warga negara. Ketika kami melihat, mendapatkan informasi, mendapatkan data adanya kewarganegaraan ganda, lebih-lebih mengemban jabatan sangat penting dan strategis, hal tersebut tidak dibenarkan,” kata Hasto di kantor DPP PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (17/8/2016).

Karenanya Hasto menyebut Presiden Jokowi sudah membuat langkah tepat dengan mencopot Arcandra. Sebab, menempatkan orang dalam jabatan strategis tentu tidak bisa menyepelekan persoalan administrasi.

“Ini merupakan pembelajaran yang sangat penting bagi kita, terkait administrasi kewarganegaraan serta penempatan orang dalam jabatan-jabatan strategis,” demikian Hasto.

(ind/bbs)