BATAMNEWS.CO.ID, Batam - Upaya BP Batam menarik lahan-lahan tidur disambut baik pengembang di Batam. Seorang pengembang menuturkan, pembagian lahan di Batam sarat dengan mafia.

“Saya sebagai pengembang sejengkal saja nggak pernah dapat lahan, bahkan untuk saya mati nanti aja nggak ada dapat,” ujar pengembang yang bergerak di bidang properti perumahan tersebut kepada batamnews.co.id baru-baru ini.

Pria berkaca mata tersebut mengatakan, sangat ironi, selama bertahun-tahun ia mengusulkan permintaan lahan ke BP Batam namun tidak berhasil dan selalu kandas.

“Padahal saya seorang pengembang, yang akan membangun lahan tersebut, tapi tidak pernah dapat lahan,” ujar dia.

Menurut dia, ada berbagai macam faktor ketidakberesan pengalokasian lahan selama ini di BP Batam.

“Selama ini berkas yang masuk dari permohonan masuk ke perencanaan, padahal seharusnya dari perencanaan dulu baru ke permohonan,” kata dia.

Selain itu, ia tak menampik, ada faktor nepotisme atau kedekatan antara pemohon lahan dengan yang mengalokasikan lahan.

Menurut pria berambut lurus itu, selama ini ia terpaksa membeli lahan ke pihak ketiga untuk membangun usaha propertinya.

“Kalau masih masuk akal dengan keuntungan yang saya miliki, saya beli, tapi kalau tidak ya tidak jadi,” ungkapnya.

Menurut pengusaha muda tersebut, langkah BP Batam tersebut sudah tepat. “Saya dukung 1000 persen,” ujar dia.

Pengusaha tersebut mengatakan, mereka yang mendapatkan lahan selama ini lebih bersifat pedagang. Lahan yang diperoleh dijual kembali setelah harganya meningkat.

“Jadi 99 persen pedagang yang dapat lahan, 1 persennya baru pengusaha,” ujar dia.

Pria tersebut juga mengungkapkan, tidak mau bermain dengan orang dalam saat memohon lahan. 

“Pernah saya ditawarkan lahan, tapi harus bayar, saya nggak mau,” ujarnya.

Seperti diketahui saat ini Kepala BP Batam Hatanto Reksodiputro tengah berupaya membereskan mengenai permasalah lahan di Batam.

Sejumlah pemilik lahan tidur dipanggil. Alokasi lahan mereka terancam dicabut setelah tak kunjung dibangun.

Modus para mafia lahan di Batam meminta alokasi sejumlah lahan ke BP Batam kemudian menjualnya pada saat harganya sudah naik.

Biasanya proses tersebut membutuhkan waktu bertahun-tahun. Puncaknya Presiden Jokowi mencopot sejumlah deputi dan kepala BP Batam dan menggantinya dengan sejumlah pejabat dari pusat.

Permainan lahan di Batam juga diduga melibatkan orang dalam. Menurut data BP Batam, saat ini ada sekitar 248 titik alokasi lahan yang tidak dibangun.  

Luasnya mencapai sekitar 5000 hektar. Namun tidak dalam bentuk hamparan namun terpisah-pisah.

[snw]