Jokowi Angkat Terdakwa Jadi Sekda

Pengamat: Pemerintahan Jokowi Buat Lelucon

Pengamat: Pemerintahan Jokowi Buat Lelucon

Hasban Ritonga. (foto:ist)

Medan - Pelantikan Hasban Ritonga menjadi Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Sekda Provinsi Sumut menuai kecaman dari banyak pihak. Kebijakan itu dinilai tidak menggunakan logika berpikir yang sehat.

"Ini menjadi lelucon dan menunjukkan pemerintah tidak menggunakan logika. Seharusnya kebijakan itu dibuat menggunakan logika berpikir sehat," ujar Pengamat Politik dan Pemerintahan dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Arifin Saleh Siregar, Rabu (14/1/2015).

Pelantikan terdakwa sebagai Sekda ini menunjukkan buruknya sistem kerja pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Sebab, kebijakan itu dinilai menabrak asas pemerintahan yang sehat, termasuk jika ditinjau dari aspek hukum dan aspek etika.

Parahnya, pemerintah pusat dan daerah terkesan saling lempar tanggungjawab dalam pelantikan terdakwa menjadi Sekda ini. Gubernur Sumut menyatakan dia hanya mengamankan kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang  pengangkatan Hasban berdasarkan Keputusan Presiden.

"Sementara pemerintah pusat berkilah nama-nama calon sekda merupakan usulan dari daerah dan belakangan Mendagri hanya menyatakan meminta untuk menunda pelantikan tanpa disertai kebijakan lanjutan. Itu kan saling lempar-melempar (tanggungjawab). Seharusnya mereka saling berkoordinasi untuk kebaikan, bukannya saling menutupi," sebut Arifin.

Presiden Jokowi pun dinilai sudah mengetahui status Hasban sebagai terdakwa saat menandatangani keputusan yang mengangkatnya sebagai Sekda Provinsi Sumut. Apalagi Hasban jadi terdakwa pada awal Desember 2014 dan Keppres Sekda Sumut ditandatangani tanggal 29 Desember 2014.

"Pasti tahu, karena presiden kan  punya pembantu, punya menteri-menteri," paparnya.
 
"Yang ada, ini jadi tontonan dan lelucon," pungkasnya.

(her)

Komentar Via Facebook :
close

Aplikasi Android Batamnews