Jakarta, Batamnews — Presiden Kroasia Zoran Milanovic menolak menyetujui penunjukan duta besar baru Israel untuk Zagreb. Ini pertama kalinya dalam sejarah hubungan kedua negara.

Milanovic mengambil langkah radikal itu sebagai bentuk protes keras terhadap kebijakan Israel atas agresi militer mereka di Jalur Gaza.

"Ia tidak akan menerima persetujuan dari presiden," demikian bunyi pernyataan resmi kantor kepresidenan Kroasia.

Presiden yang dikenal vokal mengkritik perang Israel itu sebelumnya sengaja menahan diri di ruang publik. Ia ingin menjaga etika diplomasi. Namun, Milanovic menilai Israel kini melanggar aturan tidak tertulis dengan mengumumkan nama duta besar sebelum mendapat persetujuan Kroasia.

Baca juga: Wabah Hantavirus di Kapal Pesiar MV Hondius Meluas, Tiga Orang Meninggal dan Sejumlah Negara Siaga

Israel berencana menunjuk Nissan Amdur sebagai pengganti Duta Besar Gary Koren yang masa jabatannya berakhir akhir Mei nanti.

Menanggapi ketegangan ini, Kementerian Luar Negeri Israel menyatakan sedang berkoordinasi dengan pemerintah Kroasia.

Media Israel melaporkan Amdur kemungkinan tetap dikirim ke Kroasia, tetapi hanya sebagai kuasa usaha. Status diplomatik itu tidak memerlukan persetujuan presiden.

Seorang sumber yang mengetahui masalah ini menuduh Milanovic sebagai "tokoh bermasalah" yang pernah melontarkan pernyataan anti-Israel dan antisemit.

Hubungan kedua negara memang sudah memanas. Februari lalu, Milanovic melarang angkatan bersenjata Kroasia bekerja sama dengan militer Israel. Ia menilai Israel melanggar hukum kemanusiaan internasional.

Maret lalu, Milanovic juga mengecam konfrontasi AS-Israel terhadap Iran. Ambisi menggulingkan kekuasaan di Teheran, katanya, hanya akan memicu kehancuran ekonomi.

Baca juga: China Siap Lawan Tekanan Ekonomi AS Jelang Pertemuan Trump dan Xi Jinping

Penolakan ini turut memicu gesekan politik di dalam negeri. Milanovic dari sayap kiri berseberangan dengan kabinet konservatif yang condong mendukung Israel.

Meski kekuasaan eksekutif presiden terbatas di bawah konstitusi, konfirmasi pengangkatan diplomat asing memang mutlak berada di tangan presiden sejak ia menjabat tahun 2020.

Milanovic menegaskan, "Pemberian atau penahanan persetujuan untuk duta besar yang diusulkan adalah hak berdaulat presiden."