Bintan, Batamnews – Komitmen Pemerintah Kabupaten Bintan dalam percepatan penurunan stunting diwujudkan melalui penyerahan bantuan langsung kepada masyarakat. Selasa, 16 Desember 2025 pagi, Ketua TP PKK Bintan yang juga Ketua Tim Pembina Posyandu, Hafizha Rahmadhani, menyerahkan 287 paket bantuan stunting dan gizi buruk serta 179 paket peralatan Posyandu di Gedung Nasional Tanjung Uban.

Bantuan tersebut diperuntukkan bagi balita dan Posyandu di tiga kecamatan: Bintan Utara, Seri Kuala Lobam, dan Teluk Sebong. 

Paket stunting berisi susu formula, telur ayam, minyak goreng, dan tambahan makanan untuk ibu. Sementara paket Posyandu terdiri dari timbangan bayi digital, alat ukur tinggi badan, tensimeter, dan timbangan berat badan untuk menunjang kinerja kader.

Baca juga: 130 Ribu Benih Lobster Selundupan Digagalkan Bea Cukai Kepri, Dilepasliarkan di Batam

“Ini adalah wujud nyata komitmen kita. Prevalensi stunting dan gizi buruk memang turun, tapi upaya pencegahan harus terus diperkuat. Target kita tetap sama: Bintan Zero Stunting,” tegas Hafizha dalam sambutannya.

Ia mengajak para orang tua terus memantau tumbuh kembang anak dan berkolaborasi dengan kader Posyandu. “Penanganan harus terintegrasi antara kader dan orang tua,” ujarnya.

Hafizha juga memberikan apresiasi tinggi kepada para kader Posyandu yang menjadi ujung tombak di lapangan. 

“Terima kasih atas kontribusinya. Tantangan ini harus kita hadapi, bukan dihindari. Mari teruskan pengabdian,” pesannya.

Bantuan ini bersumber dari Dana Insentif Fiskal (DIF) yang diterima Pemkab Bintan dari Kementerian Keuangan RI, sebagai apresiasi atas kinerja dan komitmen daerah dalam penurunan stunting. 

Baca juga: Aktivitas Industri Kepung Bendungan Tembesi, Ancaman Serius bagi Pasokan Air Batam

DIF sebelumnya telah diserahkan secara simbolis oleh Wakil Presiden RI kepada Bupati Bintan Roby Kurniawan di Jakarta awal November lalu.

Dengan penyerahan bantuan ini, diharapkan upaya penurunan angka stunting dan gizi buruk di Bintan dapat semakin terdorong, didukung oleh peralatan yang memadai dan sinergi antara pemerintah, kader, dan masyarakat.