Jakarta, Batamnews - Anggota Komisi IX DPR RI, Sahidin, menyoroti temuan mengejutkan dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN) di Provinsi Kepulauan Riau. 

Ia mengungkapkan dugaan adanya ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) fiktif—satuan yang seharusnya menyalurkan makanan bergizi, tetapi ternyata tidak jelas keberadaannya.

Sahidin menyampaikan hal ini usai kunjungan kerjanya ke Batam. Menurutnya, dari sekitar delapan ribu SPPG yang terdaftar, lima ribu di antaranya tidak memiliki lokasi fisik. 

Baca juga: Ketua DPRD Kepri Sebut FTZ Karimun Stagnan, Bupati Iskandarsyah: "Benar"

“Banyak yang hanya buat akun secara administratif, lalu mungkin dijual,” ujarnya. Ada pula indikasi bahwa sejumlah SPPG dikuasai oleh segelintir orang, sehingga berpotensi memunculkan monopoli dan menghambat pemerataan program.

Ia mendesak BGN untuk memperkuat pengawasan dan koordinasi dengan pemerintah daerah. Tanpa pengawasan yang ketat, program ini rentan disalahgunakan dan tidak sampai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Sahidin juga mengingatkan bahwa program ini adalah program prioritas Presiden Prabowo Subianto. 

Jika ternyata banyak SPPG fiktif, bukan hanya tujuan program yang gagal, tetapi juga berisiko merusak kepercayaan publik. Selain itu, aspek keamanan pangan harus benar-benar dijaga—mulai dari kualitas bahan hingga proses pengolahan—agar tidak menimbulkan kasus seperti keracunan.

Baca juga: Gelar Energy Meet Up, SKK Migas Sumbagut Paparkan Kontrobusi Nyata Industri Hulu Migas Untuk Negara dan Masyarakat

Intinya, program mulia seperti MBG harus dikawal dengan ketat. Jangan sampai hanya jadi ajang pencatatan fiktif atau main akun-akunan, sementara rakyat yang seharusnya mendapat manfaat justru dirugikan.