Karimun, Batamnews – Di tengah gembar-gembor perluasan kawasan perdagangan bebas atau Free Trade Zone (FTZ), kondisi FTZ di Karimun justru dinilai masih stagnan. Kritik ini disampaikan oleh Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Menanggapi hal itu, Bupati Kabupaten Karimun, Ing Iskandarsyah, secara terbuka mengakui kebenaran pernyataan tersebut. 

"Sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Ketua DPRD itu masukan yang baik ya, benar," kata Iskandarsyah saat ditemui di Gedung Graha Pena, Kamis, 18 September 2025.

Baca juga: Gelar Energy Meet Up, SKK Migas Sumbagut Paparkan Kontrobusi Nyata Industri Hulu Migas Untuk Negara dan Masyarakat

Bupati Iskandar menjelaskan bahwa akar masalah dari stagnasinya FTZ Karimun terletak pada isu kelembagaan. Menurutnya, faktor ini harus diperkuat terlebih dahulu sebelum memikirkan ekspansi wilayah.

"Karena memang di samping kita mengajukan perluasan, yang paling vital adalah memperkuat kelembagaan. Kelembagaan kami belum independen seperti Batam," jelasnya.

Ia membandingkan dengan FTZ Batam yang telah memiliki badan pengelola (BP) yang mapan dan mandiri. Struktur seperti inilah yang menjadi target untuk dibangun di Karimun.

Meski mengakui kelemahan, Bupati menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Karimun tidak berdiam diri. Sejumlah langkah strategis telah dijalankan untuk memperkuat fondasi kelembagaan FTZ.

"Kemarin ada sosialisasi, kemudian usulan memperkuat kelembagaan itu sudah disampaikan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB) dan sudah disetujui secara prinsip," papar Iskandarsyah.

Proses penguatan ini melibatkan koordinasi dengan berbagai kementerian terkait, tidak hanya MENPAN-RB. Pemerintah Karimun juga harus berkonsultasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian).

Baca juga: Polisi Dalami Kecelakaan di Simpang Kepri Mall, Dua Pengendara Motor Masih Kritis dan Belum Teridentifikasi

"Dengan harapan, prosesnya segera selesai sehingga BP Karimun dapat memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat, terutama di wilayah FTZ," ungkapnya.

Dengan fondasi kelembagaan yang kuat, perluasan wilayah FTZ Karimun diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak ekonomi yang maksimal bagi masyarakat daerah.