Batam, Batamnews - Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menerima secara langsung perwakilan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan Daerah Kepri, Wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut). Pertemuan itu berlangsung di Kantor DPRD Kota Batam, Rabu, 27 Agustus 2025 kemarin.

Alih-alih tegang, dialog antara pemerintah kota dan mahasiswa justru berjalan hangat dan konstruktif. Amsakar hadir usai menghadiri rapat paripurna dengan DPRD.

Dalam pertemuan itu, Koordinator BEM SI Kerakyatan Wilayah Sumbagut, Muryadi Aguspriawan, menyampaikan empat poin tuntutan kepada Pemko Batam.

Baca juga: Demo Buruh di Batam 28 Agustus 2025: 9 Tuntutan Disuarakan Koalisi Rakyat

Keempat tuntutan itu adalah:

1. Penertiban truk yang ugal-ugalan di jalan, pengaturan jam operasional, dan penegakan uji KIR untuk keselamatan berlalu lintas.
2. Penyelesaian persoalan sampah yang kerap dikeluhkan warga.
3. Penanganan banjir akibat drainase yang belum memadai.
4. Kejelasan regulasi untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tidak disalahgunakan.

Muryadi menegaskan bahwa kritik yang disampaikan merupakan bentuk kecintaan mereka terhadap Kota Batam. 

"Kami sampaikan kritik yang keras ini bukan berarti membenci, tapi ini bentuk kecintaan kami mahasiswa pada daerah ini," ujarnya.

Wali Kota Amsakar Achmad menyambut baik masukan dari para mahasiswa. Ia bahkan terkenang akan masa lalunya saat menjadi aktivis mahasiswa. Menurutnya, masukan ini membuka ruang untuk menyempurnakan kebijakan yang ada.

Amsakar menjelaskan bahwa persoalan sampah dan banjir sudah menjadi fokus utama pemerintahannya. Ia menyebut setiap hari 1,3 juta penduduk Batam menghasilkan rata-rata satu kilogram sampah per orang.

"Masalah sampah tidak bisa diselesaikan pemerintah sendiri, melainkan memerlukan sinergi berbagai pemangku kepentingan,” kata Amsakar. Ia juga merinci sejumlah upaya yang sedang dan akan dilakukan, seperti penambahan armada pengangkut sampah, pembangunan insinerator, dan menggiatkan gotong royong massal.

Soal banjir, Amsakar menyebut ada 105 titik rawan di Batam. Masterplan drainase telah disusun, termasuk rencana pembangunan sistem pompa di beberapa titik.

Untuk program MBG, Amsakar menegaskan bahwa program itu arahan presiden. Untuk mencegah penyalahgunaan, akan dibentuk Koperasi Merah Putih sebagai penyangga distribusi. 

"Jika ada indikasi kapitalisasi, silakan laporkan. Pasti kita tindak tegas,” tegasnya.

Dalam dialog lanjutan, mahasiswa juga memberi masukan untuk meminimalkan sampah plastik di kegiatan pemerintah, penanganan sampah hingga ke pulau-pulau penyangga, dan kemudahan akses angkutan bagi guru di daerah hinterland.

Baca juga: 12 Tuntutan Mahasiswa Batam ke DPRD: Tolak Indonesia Sold Out!

Kepala Dinas Perhubungan Batam, Leo Putra, yang hadir dalam dialog, menanggapi usulan mahasiswa tentang truk. Ia mengatakan akan mengoordinasikan usulan jam operasional dump truck dengan Polantas.

Amsakar menutup pertemuan dengan meminta seluruh perangkat daerah yang hadir untuk menampung masukan mahasiswa sebagai penyempurna kebijakan. “Aspirasi mereka kritis namun solutif... bisa kita kolaborasikan,” tutupnya.

Dialog tersebut juga dihadiri oleh Plt Sekda Kota Batam Firmansyah, Asisten Pemerintahan, serta sejumlah kepala dinas terkait.