Batam, Batamnews – Ratusan buruh yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Batam turun ke jalan pada Kamis, 28 Agustus 2025 untuk menyuarakan aspirasi mereka. 

Aksi damai ini dimulai dari Lapangan Temenggung Abdul Jamal dan bergerak menuju Kantor Wali Kota Batam, kemudian dilanjutkan ke Graha Kepri dan berakhir di PT Djitoe Mesindo, Tanjung Uncang.

Sejak pukul 09.00 WIB, massa sudah berkumpul di Halte Panbil, Muka Kuning, lalu bergerak bersama menuju titik aksi. Polisi ikut turun melakukan pengamanan ketat dan menyiapkan jalur khusus agar unjuk rasa berjalan lancar tanpa mengganggu lalu lintas.

Baca juga: Unjuk Rasa Koalisi Rakyat Batam Tuntut Stop PHK hingga Hapus UWTO

Di depan Kantor Wali Kota Batam, orasi bergema. Para buruh menegaskan bahwa aksi ini sah secara hukum, merujuk pada UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Berpendapat, UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta UU No. 12 Tahun 2005 tentang Hak-hak Sipil.

Dalam tuntutannya, buruh menyampaikan 9 poin aspirasi yang terbagi menjadi tuntutan nasional dan daerah.

Enam tuntutan nasional:

1. Hapus outsourcing dan tolak upah murah (HOSTUM).
2. Stop PHK dengan membentuk Satgas PHK.
3. Lakukan reformasi pajak perburuhan.
4. Sahkan RUU Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law.
5. Berantas korupsi dengan mengesahkan RUU Perampasan Aset.
6. Revisi UU Pemilu.

Tiga tuntutan khusus Batam:

1. Manajemen PT Djitoe Mesindo segera mendaftarkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
2. Hapus UWTO <200m yang dianggap memberatkan masyarakat.
3. Tingkatkan pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Batam.

Baca juga: Ribuan Buruh di Batam Turun ke Jalan, Polisi Siagakan 261 Personel

Hingga siang hari, aksi berlangsung tertib dan damai. Para peserta bergantian menyampaikan orasi, sementara aparat kepolisian tetap bersiaga untuk memastikan situasi aman.

“Ini suara kami, bukan hanya untuk buruh Batam, tapi juga untuk buruh Indonesia,” ujar salah satu orator di tengah aksi.