12 Tuntutan Mahasiswa Batam ke DPRD: Tolak Indonesia Sold Out!

12 Tuntutan Mahasiswa Batam ke DPRD: Tolak Indonesia Sold Out!

BEM SI Kerakyatan Kepri Gelar Aksi Bertajuk 'Indonesia Sold Out" di Halaman Kantor DPRD Kota Batam, Rabu (27/08/2025). (foto. batamnews.co.id).

Nurjali

Batam, Batamnews - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM SI Kerakyatan Kepri–Wilayah Sumatera Bagian Utara menggelar unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Batam, Rabu, 27 Agustus 2025. 

Aksi bertajuk "Indonesia Sold Out" ini menyuarakan penolakan terhadap berbagai masalah mendasar yang terjadi di Batam.

Alexander Manurung, Koordinator Daerah BEM SI Kerakyatan Kepri, menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk perlawanan terhadap kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada rakyat.

Baca juga: Lemas dan Sesak Nafas, Anak Perempuan Terkurung di Kontainer Nongsa Berhasil Diselamatkan
 
"Kami mendesak Pemerintah Kota Batam dan DPRD untuk segera mengambil langkah nyata menyelesaikan persoalan fundamental di Batam," tegasnya dalam orasi.

Para mahasiswa menyampaikan 12 tuntutan, yaitu:

  1. Tinjau ulang kebijakan investasi di Rempang agar tidak merugikan masyarakat lokal dan menghindari penggusuran paksa serta pelanggaran HAM.
  2. Segera atasi persoalan banjir dengan pembangunan drainase yang memadai dan pengawasan ketat terhadap alih fungsi lahan.
  3. Tangani darurat sampah melalui kebijakan pengelolaan yang terpadu dan transparan.
  4. Transparansi retribusi parkir dan penataan sistem parkir yang tidak membebani masyarakat.
  5. Tolak pengesahan RKUHAP yang berpotensi membatasi kebebasan berpendapat.
  6. Kecaman terhadap tindakan represif aparat terhadap gerakan rakyat dan mahasiswa, serta desakan evaluasi institusional.
  7. Jalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara tepat sasaran, transparan, dan bebas dari kepentingan politik.
  8. Berikan kepastian status dan kesejahteraan guru honorer dengan gaji layak sesuai amanat konstitusi.
  9. Tindak tegas mafia pangan yang menyebabkan harga kebutuhan pokok melambung tinggi.
  10. Atur jam operasional truk kontainer dan dam truk agar tidak mengganggu aktivitas warga dan mengurangi risiko kecelakaan.
  11. Hentikan penimbunan lahan di Kampung Tua Melayu Tanjung Uma dan berikan kepastian hukum atas hak agraria warga.
  12. Tolak klaim Batam sebagai Kota Layak Anak selama masih banyak anak terlantar dan tidak mendapat akses pendidikan serta perlindungan negara.

Baca juga: Video Hari-hari Terakhir Sondang Hutapea di Tiktok, Korban Kecelakaan Ditabrak Nissan GTR BP 77 KV

Alexander menegaskan bahwa semua tuntutan tersebut merupakan desakan moral dan politik mahasiswa untuk perbaikan sistem birokrasi di Batam yang dinilai abai terhadap kepentingan rakyat.

Baca Berita Lainnya di Google News.
Simak Berita Terupdate Tentang Batam, Kepri dan Sekitarnya di Ponselmu. Pilih Saluran Batamnews di Channel WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZTLte2f3EBce7FG60k. Pastikan Aplikasi WhatsApp sudah Terinstal.

Komentar Via Facebook :