Jakarta, Batamnews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menetapkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel, sebagai tersangka. 

Penetapan ini menyusul Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar KPK pada 20-21 Agustus 2025 terkait kasus dugaan korupsi dan pemerasan dalam penerbitan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Noel terlihat dibawa ke Gedung Merah Putih KPK pada Jumat sore 22 Agustus 2025 sekitar pukul 15.36 WIB. 

Dalam kondisi tangan terborgol dan mengenakan rompi oranye—seragam khas tahanan KPK—Wamenaker Noel terlihat menangis saat digiring petugas menuju ruang konferensi pers untuk penyampaian konstruksi perkara.

Baca juga: Ditangkap KPK, Siapa Immanuel Ebenezer? Dari Relawan Joman hingga Wamenaker

Tak hanya Noel, KPK juga menetapkan total 11 orang sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Kesebelas tersangka tersebut langsung ditahan selama 20 hari ke depan, terhitung mulai hari ini hingga 11 September 2025, di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih.

"KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 11 orang sebagai tersangka," ujar Ketua KPK, Setyo Budiyanto, dalam konferensi pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Setyo memaparkan bahwa praktik pemerasan di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan terkait sertifikasi K3 ini diduga telah berlangsung lama, yakni sejak enam tahun silam. 

"Praktik dugaan pemerasan ini sudah terjadi beberapa periode sebelumnya, diperkirakan dari tahun 2019 sampai saat ini," jelasnya.

Sebagai bagian dari pengembangan OTT, KPK juga mengamankan 22 unit kendaraan mewah yang diduga terkait dengan hasil kejahatan. Barang bukti yang dipamerkan antara lain mobil Nissan GTR, BMW, Hyundai Palisade, Mitsubishi Pajero Sport, Jeep, serta dua sepeda motor merek Vespa dan Ducati.

Baca juga: Wamenaker Immanuel Ebenezer Ditangkap KPK dalam OTT, Uang Miliaran hingga Mobil Mewah Disita

OTT terhadap Noel pertama kali digelar pada Rabu, 20 Agustus 2025 malam. Kasus ini diduga kuat melibatkan praktik pemerasan terhadap perusahaan atau perorangan yang mengurus perizinan dan sertifikasi K3, dengan modus meminta sejumlah uang untuk mempermudah prosesnya.

Penetapan seorang pejabat tinggi setingkat Wakil Menteri sebagai tersangka kembali menegaskan komitmen KPK untuk membersihkan praktik korupsi di semua lini pemerintahan, tanpa pandang bulu.