Batam, Batamnews - Pencapaian target retribusi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam yang terus meleset dalam beberapa tahun terakhir mencurigakan Pemerintah Kota Batam. 

Menindaklanjuti hal tersebut, Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Barelang telah memeriksa 10 orang saksi terkait dugaan penyelewengan.  

Kapolresta Barelang, Kombes Zaenal Arifin, mengungkapkan bahwa pemeriksaan dilakukan oleh unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) setelah menerima laporan. 

Baca juga: Kasus Korupsi Menumpuk, Kejari Lingga Dinilai "Budek dan Tuli": Proyek Bonsai hingga Aset Hilang

"Hingga hari ini, ada 10 orang saksi yang telah kami periksa," ujarnya pada Senin, 28 Juli 2025 sore.  

Zaenal menambahkan, penyidikan ini menyasar dugaan korupsi dalam retribusi sampah. Sejumlah pejabat internal dan petugas lapangan telah dimintai keterangan. 

"Penyelidikan masih berlangsung, dan kemungkinan saksi akan bertambah," jelasnya.  

Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, penyelidikan kasus ini telah dimulai sejak Maret lalu. 

Data dari Sistem Informasi Penerimaan Daerah (SIEPENDA) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Batam menunjukkan tren pencapaian retribusi persampahan yang fluktuatif dan kerap di bawah target.  

Baca juga: PN Batam Klarifikasi Kekeliruan Data SIPP Soal Kasus Penyelundupan 100 iPhone XR

Pada 2023, realisasi retribusi hanya mencapai Rp34,45 miliar dari target Rp60 miliar (55,57%). 

Di 2024, target diturunkan menjadi Rp47,85 miliar, dengan realisasi Rp38,59 miliar (80,65%). Sementara hingga Juli 2025, dari target Rp60 miliar, baru terkumpul Rp18 miliar lebih.  

Rendahnya realisasi ini memicu kecurigaan adanya kebocoran pendapatan, yang diduga menjadi alasan kepolisian melakukan penyelidikan.