Batam, Batamnews – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Batam mengecam keras dugaan tindakan teror terhadap dua media di Kepulauan Riau, yakni Batamnews dan Ulasan Network, yang terjadi pada Minggu pagi, 27 Juli 2025. 

Modus operandi berupa pemesanan fiktif layanan ojek online mengarahkan ratusan driver ke kantor kedua media tersebut. 

AJI Batam menilai tindakan ini serius dan mendesak pihak berwenang segera mengusut kasus ini guna mencegah terulangnya kejadian serupa.  

Kronologi Kejadian

Peristiwa bermula pukul 08.00 WIB, Minggu, 27 Juli 2025, ketika puluhan hingga ratusan pengemudi ojek online memadati kantor Batamnews di Batam dan Ulasan Network di Tanjungpinang. Mereka tiba setelah menerima pesanan fiktif melalui aplikasi Gojek dan Grab.  

Di kantor Batamnews, para driver mengaku mendapat order penjemputan dokumen. 

Baca juga: Kantor Batamnews Diteror Pesanan Fiktif Melalui Aplikasi Gojek dan Grab

Namun, pihak redaksi membantah melakukan pemesanan. Hampir 100 driver berdatangan, menimbulkan keramaian di lokasi.  

CEO Batamnews, Zuhri Muhammad, menjelaskan bahwa penerima order bisa dihubungi tetapi mengaku tidak memesan layanan. 

"Pemesan tidak bisa dilacak karena datanya tidak terlihat di aplikasi," ujarnya, mengutip keterangan salah satu pengemudi, Adi.  

Kejadian serupa terjadi di kantor Ulasan Network sekitar satu jam kemudian. Belasan driver Gojek datang untuk mengambil dan mengantarkan "koran" ke Gedung Daerah—padahal Ulasan Network merupakan media daring yang tidak menerbitkan koran cetak.  

Kepala Divisi Pemberitaan Ulasan Network, Muhammad Rakhmat, menyatakan insiden ini diduga aksi terencana. 

"Order fiktif terhadap dua kantor berita di Kepri sulit dianggap kebetulan. Ini kemungkinan dilakukan secara sistematis dengan maksud negatif," tegasnya.  

Baca juga: Kemenko Polkam Akan Investigasi Ojol yang Arahkan Pesanan Ke Kantor Batamnews

Pernyataan Sikap AJI Batam  

AJI Batam menyampaikan sikap resmi sebagai berikut:  

1. Mengecam keras tindakan teror terhadap media di Kepri, yang dinilai sebagai upaya pembungkaman pers dan intimidasi terhadap jurnalis.  
2. Mendesak aparat kepolisian mengusut tuntas pelaku dan mengungkap motif di balik aksi ini.  
3. Mendorong jurnalis tetap bekerja profesional sesuai Kode Etik Jurnalistik.  
4. Mengimbau pihak yang dirugikan pemberitaan untuk menyelesaikan masalah melalui mekanisme hukum seperti hak jawab, hak koreksi, atau mediasi Dewan Pers.