Batam, Batamnews – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kepulauan Riau (Kepri) melakukan inspeksi mendadak (sidak) di tujuh kabupaten/kota se-Kepri menyusul beredarnya informasi dugaan peredaran beras oplosan yang meresahkan masyarakat. 

Kegiatan ini telah berlangsung selama dua pekan dan melibatkan sejumlah instansi terkait serta seluruh Kasat Reskrim di tiap wilayah.  

Kasubdit I Indag Ditreskrimsus Polda Kepri, AKBP Ruslaeni, menyatakan bahwa timnya telah mengambil sampel beras dari berbagai merek di sejumlah pasar dan memeriksa gudang distributor.  

Baca juga: Donatur Singapura Diduga Tertipu Rp280 Juta dalam Proyek Renovasi Masjid di Batam

"Dari hasil pemeriksaan selama beberapa minggu, tidak ditemukan indikasi peredaran beras oplosan di Kepri. Untuk sementara, wilayah ini masih aman," ujar Ruslaeni kepada batamnews.co.id, Jumat, 18 Juli 2025.  

Sidak dilakukan secara acak di pasar-pasar, khususnya pada beras premium yang rentan praktik pengoplosan atau penimbunan.  

"Kami turun ke pasar di setiap kabupaten/kota, mengambil sampel beras premium secara acak, dan setelah diperiksa, tidak ada tanda-tanda pengoplosan," tegasnya.  

Meski tidak menemukan beras oplosan, Ruslaeni mengungkapkan bahwa stok beras premium di distributor mulai menipis, menyebabkan kenaikan harga. Hal ini disebabkan oleh kendala distribusi.  

"Stok beras premium di distributor memang berkurang, sehingga harganya melonjak. Salah satu faktornya adalah hambatan transportasi," jelasnya.  

Baca juga: Operasi Patuh Seligi 2025 di Batam, 84 Tilang Ditindak dan 30 Berkas KIR Diproses

Di sisi lain, stok beras medium milik Bulog dipastikan aman hingga akhir tahun. Ruslaeni mengimbau masyarakat tetap tenang.  

"Beras medium tidak bermasalah. Stoknya cukup sampai Desember," katanya.  

Polda Kepri berkomitmen terus memantau pasar secara berkala. Ruslaeni menambahkan, pihaknya membuka ruang pengaduan bagi masyarakat yang menemukan kecurangan.  

"Kami akan lakukan pemantauan mingguan dan mendorong pelaku usaha transparan soal pasokan. Masyarakat juga dapat melapor jika menemukan indikasi pelanggaran," tegasnya.