Pekanbaru, Batamnews – Sebuah kasus dugaan pemaksaan aborsi terhadap seorang mahasiswi di Pekanbaru viral di media sosial. Pelaku diduga merupakan mahasiswa Universitas Riau (Unri) dari Fakultas Pertanian dengan inisial TLI. 

Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) Unri telah bergerak cepat menangani laporan tersebut.  

Ketua Satgas PPKPT, Separen, menyatakan bahwa kasus ini sedang dalam tahap pemeriksaan mendalam terhadap korban. 

"Kami telah memanggil mahasiswi pelapor untuk dimintai keterangan. Dia hadir bersama orang tua dan mendapatkan pendampingan psikologis," ujarnya, Selasa, 15 Juli 2025.

Baca juga: Pekanbaru Larang Sekolah Jual Seragam, Orang Tua Bebas Beli di Luar

Separen menegaskan bahwa kasus ini menyangkut reputasi Unri, sehingga penanganannya dilakukan secara transparan sesuai Permendikbud Ristek No. 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan Kekerasan di Perguruan Tinggi.  

"Kami memeriksa korban dan terlapor secara terpisah tanpa intervensi. Prinsip kami adalah kehati-hatian, akuntabilitas, dan keadilan," jelasnya.  

Diketahui, korban bukan mahasiswi Unri, melainkan dari perguruan tinggi lain di Pekanbaru. "Ini bukti komitmen kami menciptakan kampus yang aman, nyaman, dan bebas kekerasan," tambah Separen.  

PPKPT menyatakan sanksi akan diberikan berdasarkan tingkat pelanggaran, mulai dari teguran, penundaan studi, hingga DO. Separen juga mengingatkan bahwa Unri telah rutin melakukan sosialisasi pencegahan kekerasan seksual dan diskriminasi kepada mahasiswa baru.  

Baca juga: Harga TBS Sawit Riau Naik, Umur 9 Tahun Alami Kenaikan Tertinggi hingga Rp25,59/Kg

"Kami mendorong korban atau saksi untuk berani melapor. PPKPT hadir untuk memberikan perlindungan," tegasnya.  

Saat ini, pemeriksaan masih berfokus pada keterangan korban. "Jika bukti sudah cukup, kami akan segera panggil terlapor," pungkas Separen.  

Kasus ini memicu kemarahan warganet, terutama di Riau. Tagar #JusticeForMahasiswiPekanbaru mulai ramai di media sosial. Banyak yang meminta Unri dan pihak berwajib bertindak tegas jika pelanggaran terbukti.