Tanjungpinang, Batamnews – Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Hingga September 2024, jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau tercatat sebanyak 124,96 ribu orang atau setara dengan 4,78 persen dari total penduduk. 

Angka ini mengalami penurunan signifikan sebesar 13,3 ribu orang dibandingkan data Maret 2024 yang menunjukkan jumlah penduduk miskin sebanyak 138,30 ribu orang atau 5,37 persen.  

Penurunan ini terjadi di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Di daerah perkotaan, persentase penduduk miskin berkurang dari 4,85 persen pada Maret 2024 menjadi 4,36 persen pada September 2024. 

Baca juga: Delegasi Ketua Kampung Johor Kunjungi Bintan, Bahas Peluang Kerja Sama Pariwisata dan Budaya

Adapun di perdesaan, persentase penduduk miskin turun dari 9,94 persen menjadi 8,55 persen pada periode yang sama.  

Secara absolut, jumlah penduduk miskin di perkotaan berkurang dari 112,28 ribu orang pada Maret 2024 menjadi 102,23 ribu orang pada September 2024. Sedangkan di perdesaan, angkanya turun dari 26,03 ribu orang menjadi 22,72 ribu orang.  

Komoditi makanan memiliki kontribusi yang dominan terhadap Garis Kemiskinan (GK), dengan sumbangan sebesar 68,64 persen pada September 2024. Angka ini sedikit meningkat dibandingkan Maret 2024 yang sebesar 68,08 persen.  

Di wilayah perkotaan, beras menjadi komoditi dengan kontribusi tertinggi terhadap GK, yakni 15,01 persen, diikuti oleh rokok kretek filter sebesar 8,63 persen, dan daging ayam ras sebesar 6,03 persen. 

Di perdesaan, beras menyumbang 19,14 persen, diikuti rokok kretek filter sebesar 15,65 persen.  

Baca juga: Link Rekrutmen Pendamping Lokal Desa (PLD) 2025: Persyaratan, Cara Daftar, dan Gaji Terbaru

Sementara itu, komoditi bukan makanan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap GK di perkotaan adalah perumahan, listrik, dan bensin, sedangkan di perdesaan adalah perumahan, bensin, dan listrik.  

Meskipun jumlah penduduk miskin di Kepulauan Riau menunjukkan tren penurunan, kontribusi tinggi dari komoditi seperti rokok menunjukkan perlunya intervensi lebih lanjut untuk meningkatkan alokasi pengeluaran rumah tangga pada kebutuhan yang lebih produktif, seperti pendidikan dan kesehatan. 

Pemerintah daerah diharapkan dapat terus memperkuat program pengentasan kemiskinan, baik melalui pemberdayaan ekonomi maupun peningkatan akses kebutuhan dasar.