Batam, Batamnews - Bakamla RI kembali menegaskan kedaulatannya di perairan Indonesia dengan berhasil mengusir kapal China Coast Guard (CCG) 5402 yang mengganggu aktivitas survei seismik di Laut Natuna Utara. 

Peristiwa ini terjadi pada Senin, 21 Oktober 2024 dan melibatkan kapal survei MV Geo Coral yang sedang melakukan survei dan pengolahan data seismik 3D di wilayah kerja PT Pertamina East Natuna.

Humas Bakamla RI, Kapten Yuhanes Antara, menyatakan bahwa gangguan dari kapal China tersebut terdeteksi setelah Pusat Komando dan Pengendalian (Puskodal) Bakamla RI menerima informasi intelijen. 

Baca juga: Bea Cukai Batam Berkoordinasi dengan Penegak Hukum untuk Atasi Joki IMEI di Pelabuhan Internasional

Saat itu, MV Geo Coral didampingi oleh tiga Chase Vessel, yaitu UB Anugerah Bersama 17, AHT PSB Roller, dan TB Teluk Bajau Victory, namun kapal CCG 5402 tetap berupaya mengintervensi kegiatan tersebut, mengklaim wilayah itu sebagai bagian dari yurisdiksi Tiongkok. 

Menanggapi situasi ini, kapal patroli Bakamla RI, KN Tanjung Datu-301, segera bergerak menuju lokasi.

"KN Tanjung Datu-301 mendeteksi kapal CCG 5402 pada pukul 05.30 WIB, berada 7,3 mil laut dari posisi kami," ujar Yuhanes dalam keterangan tertulisnya, Selasa (22/10/2024).

Tindakan tegas diambil pada pukul 05.38 WIB, saat KN Tanjung Datu-301 mendapat bantuan dari kapal patroli TNI AL KRI Sutedi Senaputera 378 dan pesawat patroli udara maritim Bakamla RI. 

Kedua kapal patroli Indonesia ini melakukan manuver shadowing dan berhasil mengawal kapal China Coast Guard keluar dari wilayah yurisdiksi Indonesia.

Baca juga: Penyelundupan Benih Lobster di Karimun, Bukan Dari Kepri Melainkan Banyuwangi hingga Daerah Ini

Menurut Yuhanes, operasi ini menunjukkan komitmen Bakamla RI dalam menjaga keamanan dan kedaulatan maritim di perairan strategis Indonesia. 

"Kami akan terus memperkuat patroli dan pengawasan untuk memastikan kegiatan survei seismik berlangsung aman, tanpa gangguan," tegasnya.

Tindakan tegas Bakamla RI ini memperkuat bahwa Laut Natuna Utara adalah wilayah sah Indonesia, dan setiap pelanggaran akan dihadapi dengan langkah-langkah tegas.