Batam, Batamnews – Dugaan korupsi di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Lingga terkait pengelolaan Dana Bantuan Operasional Daerah (Bosda) semakin memanas. 

Kejanggalan dalam pelaksanaan Bosda semakin mencuat, terutama ketidaksesuaian yang terindikasi dalam petunjuk teknis penggunaan Bosda yang diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Tentang Perubahan Kedua Perbup No. 22 Tahun 2020 tentang Bosda untuk TK, SD, SMP, serta Madrasah swasta dan negeri di Kabupaten Lingga.

Menyikapi perkembangan ini, Plt. Kepala Disdikpora Kabupaten Lingga, Yulizar Resmedi, dipanggil oleh penyidik Polda Kepri untuk memberikan keterangan terkait dugaan penyimpangan dalam penggunaan Bosda. Surat pemanggilan yang diterima batamnews, tersebut ditandatangani langsung oleh Direskrimsus Polda Kepri Kombes Pol Putu Yudha Prawira.

Baca juga: Modus Baru Penipuan Pinjaman Online Terungkap di Batam, Warga Kehilangan Uang Tanpa Pinjam

Saat dihubungi wartawan melalui sambungan telepon, Yulizar menegaskan bahwa dirinya tidak mengetahui permasalahan tersebut karena baru menjabat sebagai Plt Kadispora pada 1 Mei 2024.

"Mohon maaf sebelumnya, terkait itu saya tidak mengetahuinya. Karena saya baru menjabat sebagai Plt sejak 1 Mei 2024 lalu. Sementara itu, kejadian ini terjadi tahun 2020-2021," ujar Yulizar.

Meskipun demikian, Yulizar menyatakan bahwa dirinya bersama staf saat ini sedang mempersiapkan berkas-berkas dokumen yang mungkin dibutuhkan oleh aparat kepolisian dari Polda Kepri. Ia memastikan akan memenuhi panggilan dari Polda Kepri pada hari Senin mendatang.

"Saat ini, kami bersama staf tengah mempersiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan nanti. Karena hari Senin mendatang, kami akan memenuhi pemanggilan dari Polda Kepri," tutupnya.

Baca juga: Kabid Humas Polda Kepri Bungkam Terkait Raibnya 1 Kilogram Barang Bukti Narkoba di Batam

Kasus ini menjadi perhatian serius mengingat dugaan penyimpangan dalam pengelolaan Bosda yang seharusnya digunakan untuk mendukung operasional pendidikan di Kabupaten Lingga. 

Pihak berwenang diharapkan dapat mengusut tuntas kasus ini demi menjaga integritas pengelolaan dana pendidikan di daerah tersebut.