Batam, Batamnews - Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan, menciptakan gebrakan baru dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 

Salah satu poin penting dalam peraturan tersebut adalah penerapan fasilitas ruang perawatan pada pelayanan rawat inap berdasarkan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) secara menyeluruh bagi rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Aturan tersebut, yang diatur dalam pasal 103B, menetapkan bahwa penerapan fasilitas ruang perawatan harus dilakukan paling lambat pada 30 Juni 2025. 

Rumah sakit yang telah menerapkan fasilitas tersebut sebelum tanggal tersebut akan menerima pembayaran tarif sesuai dengan kelas rawat inap yang menjadi hak peserta.

Baca juga: Mengenal Jenis-Jenis Asuransi Kecelakaan Diri dan Tips Mendapat Produk Terbaiknya

Selain itu, evaluasi fasilitas ruang perawatan ini akan dilakukan oleh Menteri, bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional, dan menteri terkait. 

Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar penetapan manfaat, tarif, dan iuran yang harus ditetapkan paling lambat pada 1 Juli 2025.

Aturan baru ini juga menegaskan bahwa dalam masa penerapan fasilitas ruang perawatan, Menteri akan memberikan pembinaan terhadap fasilitas kesehatan yang bersangkutan. 

Ini merupakan langkah progresif yang diharapkan akan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia.

Baca juga: Tips Mengatasi Asam Urat Melalui Beberapa Langkah Holistik, Boleh Dicoba!

Dengan adanya aturan baru ini, diharapkan pelayanan kesehatan di Indonesia akan semakin merata dan berkualitas, sesuai dengan visi Jaminan Kesehatan Nasional yang dirancang untuk memberikan perlindungan kesehatan yang luas bagi seluruh rakyat Indonesia.