Pekanbaru, Batamnews - Guna meningkatkan pengelolaan tenaga kerja asing (TKA) dan potensi retribusi daerah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Riau saat ini giat melakukan inventarisasi jumlah TKA di sejumlah perusahaan di wilayahnya.

Kepala Disnakertrans Riau, Boby Rachmat, menegaskan pentingnya inventarisasi ini sebagai upaya memastikan kepatuhan perusahaan terhadap pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan (DKP) tenaga kerja asing. 

"Kami tengah melakukan inventarisasi TKA untuk memastikan retribusi DDKP TKA yang dibayarkan perusahaan sesuai dan dapat meningkatkan pemasukan kas daerah," ujar Boby pada Senin, 26 Februari 2024.

Baca juga: Kerap Jadi Tempat Prostitusi Pusat Kuliner Kelapa Gading di Kota Tembilahan Ditutup

Boby menjelaskan, sesuai dengan Perda Nomor 4 Tahun 2023 dan Surat Edaran Gubernur Riau, setiap perusahaan yang mempekerjakan TKA diwajibkan membayar retribusi DKP. "Ini adalah kewajiban yang harus dipatuhi oleh perusahaan-perusahaan yang menggunakan jasa TKA," tambahnya.

Lebih lanjut, ia menekankan perlunya sinkronisasi antara data yang dilaporkan perusahaan dengan kondisi riil di lapangan. "Kami berharap perusahaan transparan dalam melaporkan jumlah TKA yang mereka pekerjakan agar data yang kami terima akurat," tegas Boby.

Pengawasan TKA tidak hanya terbatas pada sektor tertentu, namun juga menjangkau perusahaan-perusahaan di bidang migas, perkebunan, dan kehutanan. "Kami telah melakukan pengawasan pada perusahaan-perusahaan besar seperti PT PHR, PT RAPP, dan lain-lain," ungkap Boby.

Baca juga: Solusi Kemacetan! Ruas Jalan Paus-Sembilang, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Akan Dibuatkan U-turn

Dengan inventarisasi ini, Pemprov Riau berharap dapat mengoptimalkan penerimaan retribusi dari penggunaan TKA yang akan berkontribusi pada peningkatan pendapatan daerah dan secara tidak langsung mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Riau.