Batam, Batamnews - Hasil awal penghitungan cepat lembaga survei menunjukkan bahwa Prabowo Subianto, mantan jenderal militer dan kandidat kuat dalam pemilihan presiden Indonesia, telah meraih kemenangan telak atas pesaingnya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo.

Menurut jajak pendapat, Prabowo bersama pasangannya, Gibran Rakabuming Raka, memenangkan sekitar 60 persen suara nasional. Jika hasil akhir menunjukkan bahwa mereka memperoleh lebih dari 50 persen suara, Prabowo dan Gibran akan mulai menjabat pada bulan Oktober tahun ini.

Meskipun hasil resminya mungkin baru akan keluar bulan depan, kemungkinan besar kita akan melihat bagaimana masyarakat memandang Prabowo-Gibran sebagai penerus Presiden Joko Widodo, yang telah menjabat di Indonesia selama dua periode. Namun, apakah Prabowo layak menjadi penerus Jokowi?

Baca juga: Empat Partai ini Sementara Bersaing Rebut Kursi DPR RI di Kepulauan Riau

Dilansir dari Channel News Asia (CNA) Dalam platform kampanye mereka, Prabowo dan Gibran berjanji untuk menjunjung tinggi kebijakan Jokowi, dengan menekankan "kontinuitas" sebagai landasan agenda politik mereka.

Pengaruh Jokowi akan bertahan dalam pemerintahan Prabowo melalui putra sulungnya, Gibran. Sebagai wakil presiden, peran Gibran akan sangat penting dalam menentukan kebijakan, memastikan bahwa pemerintahan Prabowo tetap berada di bawah pengawasan Jokowi.

Prioritas Prabowo selaras dengan penekanan Jokowi pada peningkatan manufaktur bernilai tambah, perluasan infrastruktur, dan pengembangan ibu kota baru, Nusantara. 

Namun, janji-janji kampanye tertentu, seperti program makan siang gratis di sekolah, harus ditanggapi dengan hati-hati karena kemungkinan besar janji-janji tersebut tidak layak secara finansial dan berpotensi membebani anggaran negara.

Di bawah kepemimpinan Prabowo, Indonesia akan terus menarik investasi asing untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Prabowo kemungkinan akan memperkuat hubungan perdagangan dan investasi dengan Tiongkok, berdasarkan landasan yang telah dibangun oleh Jokowi selama satu dekade terakhir.

Namun, kerja sama ekonomi yang lebih erat dengan Tiongkok tidak akan mengorbankan melemahnya hubungan dengan negara-negara lain. Seperti para pendahulunya, Prabowo tidak akan mengkompromikan prinsip kebijakan luar negeri Indonesia yang bersifat non-blok. 

Ia akan terus menjalin hubungan dengan semua negara, selama ada manfaat politik dan ekonomi dari kerja sama tersebut.

Untuk menjamin stabilitas pemerintahan di bawah kepemimpinannya, Prabowo diharapkan meniru jejak Jokowi dalam membentuk koalisi yang luas di parlemen. Bekerja sama dengan partai-partai politik yang mendukung saingannya sangat penting bagi pemerintahan yang efektif dan pemberlakuan undang-undang dan peraturan.

Baca juga: Orang-orang Ketiga Membongkar Retaknya Hubungan Antara Bupati dan Wakilnya di Lingga

Jika Prabowo berhasil membentuk aliansi besar tersebut, hal ini akan mengakibatkan melemahnya oposisi di parlemen. Namun, kegagalan untuk melakukan hal ini akan menimbulkan oposisi yang kuat di parlemen, yang dapat menghalangi pemerintahannya untuk berjalan secara efektif.

Meskipun ada kesinambungan yang diharapkan, aliansi Prabowo-Jokowi menghadapi risiko yang melekat. Di Indonesia, aliansi politik cenderung bersifat transaksional sehingga rentan terhadap perubahan. Mengingat kepribadian Prabowo yang ambisius dan mandiri, masuk akal bagi Prabowo jika ia menjadi presiden pada akhirnya menyatakan independensinya dari pengaruh Jokowi.

Masa depan Indonesia dalam lima tahun ke depan akan sangat dipengaruhi oleh dinamika pasca pemilu antara Prabowo dan Jokowi. Suksesi warisan Jokowi di bawah Prabowo akan bergantung pada seberapa besar komitmen kedua tokoh tersebut terhadap aliansi mereka.

Kecuali jika terjadi gesekan dalam aliansi mereka atau guncangan apa pun dalam hasil akhir pemilu, 270 juta masyarakat Indonesia akan melihat pemerintahan Jokowi dalam lima tahun ke depan, kali ini di bawah kepemimpinan yang berbeda.