Batam, Batamnews - Pemerintah Kota (Pemko) Batam menggratiskan pajak Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk kampung tua se Kota Batam. Keputusan itu sesuai Peraturan Wali Kota (Perwako) Batam Nomor 2 Tahun 2024.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Batam, Rudi Panjaitan, mengatakan bahwa keputusan tersebut merupakan kebijakan Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, untuk masyarakat Kampung Tua se-Kota Batam.

"Sesuai Perwako 2/2024, BPHTB Kampung Tua bebas atau gratis," ujarnya kepada Batamnews.co.id, Jumat, 20 Januari 2024.

Baca juga: Prakiraan Cuaca Malam Minggu di Batam, Cek Disini!

Perwako ini berlaku bagi seluruh kampung tua yang telah terdaftar, dan proses pengukuran oleh petugas telah terselesaikan.

"Total ada 37 titik Kampung Tua yang ada di Kota Batam," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam, Raja Azmansyah, mengungkapkan kebijakan ini upaya pemerintah untuk memudahkan masyarakat.

Bapenda sendiri menyiapkan berbagai program yang pada intinya memberikan relaksasi atas kewajiban pajak masyarakat sebagai tindaklanjut atas keberpihakan Wali Kota Batam kepada masyarakat Kampung Tua yang umumnya dihuni oleh masyarakat Melayu sebagai warga tempatan.

"Selain pembebasan BPHTB untuk Kampung Tua, Perwako ini juga memberikan pengurangan atau relaksasi BPHTB sebesar 50 persen untuk Program Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dengan ketentuan maksimal luas lahan PTSL sebesar 600 m2," katanya.

Tidak hanya itu, pembebasan BPHTB juga menyentuh masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang baru akan memiliki rumah pertama mereka. Ketentuan itu merujuk pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Batam 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

“MBR ini masuk dalam obyek yang dikecualikan BPHTB berdasarkan Perda ini,” kata Azmansyah.

Baca juga: Efisiensi Waktu Bongkar Muat di Terminal Peti Kemas Batu Ampar Naik Dua Kali Lipat

Secara teknis, nantinya warga yang masuk dalam kategori MBR wajib membuat permohonan kepada Bapenda untuk diverifikasi apakah masuk dalam kategori MBR dimaksud.

"Bapenda juga berpijak pada Keputusan Menteri (Kepmen) PUPR nomor 22 tahun 2023 untuk kriteria MBR," katanya.

Adapun kriteria MBP di antaranya, mereka yang berpenghasilan maksimal Rp7 juta untuk individu tunggal dan Rp8 juta untuk keluarga; luas lantai maksimal 36 meter/rumah umum/susun, sementara 48 meter rumah swadaya.

“Artinya diperuntukkan bagi warga yang memiliki  Rumah Sangat Sederhana (RSS)," katanya.