Tanjungpinang, Batamnews – Dalam upaya mewujudkan demokrasi yang sehat pada penyelenggaraan Pemilu 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kepulauan Riau menekankan pentingnya menjaga kebersihan dan keadilan dalam pemilihan umum dengan mengekang masuknya dana kampanye yang berasal dari hasil kejahatan atau money politik.

Ketua Bawaslu Kepri, Zulhadril Putra, dalam konferensi pers yang diadakan hari ini, menyatakan bahwa pengawasan terhadap dana kampanye tidak hanya mencakup sumbangan berbentuk uang, tetapi juga mencakup sumbangan barang dan jasa yang digunakan dalam kampanye.

“Peserta pemilu tidak dibenarkan menerima sumbangan dari pihak asing maupun sumbangan dana yang tidak jelas,” tegas Zulhadril Putra.

Baca juga: Nama Ketua Tim Kampanye Daerah Untuk Capres Amin, Ganjar-Mahfud dan Prabowo-Gibran di Kepri

Dikemukakan oleh Zulhadril Putra, Bawaslu Kepri akan memastikan bahwa peserta pemilu tidak menggunakan dana kampanye yang berasal dari instansi pemerintah. 

Pengawasan ini juga mencakup seluruh proses perjalanan kampanye, termasuk penghitungan dan pengawasan terhadap estimasi pengeluaran dan pemasukan yang dilakukan peserta pemilu.

Zulhadril Putra memberikan contoh bahwa biaya yang dikeluarkan peserta pemilu, seperti pembayaran spanduk, makan dan minum, serta pemasangan tenda, akan diawasi secara ketat. 

"Apakah sesuai dengan dana kampanye yang disampaikan oleh peserta pemilu, ini akan menjadi perhatian kita," tambahnya.

Baca juga: ASN Bintan Diminta Ambil Cuti Bagi Keluarga yang Nyaleg, Ada Istri Sekda hingga Kepala Dinas

Bawaslu berharap agar semua peserta pemilu dapat berkomitmen untuk mewujudkan Pemilu 2024 yang berintegritas dengan mematuhi seluruh peraturan pelaksanaan pemilu.

“Kita mengingatkan peserta pemilu untuk mentaati aturan Pemilu ini,” ungkap Zulhadril Putra sebagai bagian dari upaya menjaga integritas dan transparansi dalam proses demokrasi di Kepulauan Riau.

Dengan langkah-langkah pengawasan yang ketat, Bawaslu Kepri berharap dapat menciptakan lingkungan politik yang bersih dan adil, di mana kepentingan masyarakat menjadi prioritas utama.