Batam, Batamnews - Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, melontarkan 'bola panas' soal polemik relokasi Pulau Rempang beberapa waktu lalu. Ia menyatakan, demo berujung rusuh di Kantor BP Batam didalangi oknum di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. 

Demo itu terjadi pada pada 11 September 2023, viral di media sosial. Rudi mendapat keterangan itu dari para tersangka yang masih ditahan pihak kepolisian. 

Pernyataan Rudi itu viral dalam sebuah video yang beredar pada Rabu, 1 November 2023. Rudi menjelaskan bahwa keluarga pendemo meminta bantuannya untuk membebaskan anggota keluarga mereka yang ditahan.

Pernyataan ini disampaikan oleh Rudi saat membuka kegiatan Pelatihan Digital IKM dan UKM di Harmoni One, Batam Center, pada Senin, 30 Oktober 2023.

"Alhamdulillah yang kena tahan itu sekarang cerita sendiri. Yang ditahan di Polresta itu. Karena yang nyuruh dulu tidak diurus, uangnya belum lunas, dan tidak diurus ditahan di Polresta," kata Rudi dalam video tersebut.

Baca juga: Wali Kota Batam Tuding Pejabat Pemprov Kepri Dalang Kerusuhan Rempang

Siapa sosok pejabat Pemprov Kepri yang dimaksud Rudi?

Rudi mengklaim bahwa dia akan segera mengungkapkan identitas aktor intelektual dalam kerusuhan Demo Rempang yang terjadi pada 11 September 2023. Dia berharap bahwa pengungkapan ini akan memberikan klarifikasi kepada masyarakat tentang siapa yang bertanggung jawab atas kerusuhan tersebut.

Rudi menerangkan dalam sambutannya itu, jika dirinya tidak membantu membebaskan pendemo yang ditahan polisi. Dia sudah menyelesaikan relokasi warga Rempang. Ia juga menyebut tak bisa membangkang Perintah presiden dan Menko Perekonomian

"Kalau saya tak mau bantu mereka, perintah ini sudah saya laksanakan langsung. Perintahnya harus selesai. Pernah ibu bapak melihat saya menyelesaikan ini dengan menggusur mereka (warga Rempang), tapi saya tidak boleh membangkang Presiden dan pak Menko," ujarnya.

Baca juga: Respons Gubernur Kepri atas Tudingan Rudi soal Dalang Demo Bela Rempang

Gubernur Ansar minta Rudi tanggung jawab

Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad, merasa kesal atas tudingan yang dilontarkan oleh Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, yang mengarahkan jari kepada dirinya sebagai dalang kerusuhan yang terjadi selama demonstrasi masyarakat di Pulau Rempang pada tanggal 11 September 2023.

Ansar Ahmad menuntut agar Muhammad Rudi bertanggung jawab atas pernyataannya yang dianggap meresahkan.

"Kalau informasi yang tidak pasti dan tidak jelas, sebaiknya tidak disampaikan. Beliau harus bertanggung jawab," tegas Ansar kepada para wartawan, Rabu, 1 November 2023.

Baca juga: Kadis Kominfo Batam Klarifikasi Terkait Video Kontroversial Rudi Soal Dalang Demo Rempang

Rudi masih enggan beberkan sosok dalang demo Rempang

Menurut Ansar, informasi mengenai tuduhan ini sudah berkali-kali disampaikan oleh Wali Kota Batam kepada dirinya. Namun, Muhammad Rudi selalu menghindari memberikan rincian lebih lanjut ketika ditanya lebih lanjut.

"Saya kira Wali Kota Batam sudah beberapa kali berbicara kepada saya. Namun, ketika saya bertanya siapa yang dimaksud, beliau tidak berani memberikan nama," ungkap Ansar Ahmad.

Gubernur Ansar sendiri merasa prihatin dengan pernyataan yang disampaikan oleh Muhammad Rudi, terutama di saat situasi di Pulau Rempang, Batam, telah berangsur-angsur membaik.

Baca juga: Polda Kepri Akan Selidiki Video Pengakuan Warga Tahanan Terkait Dalang Demo Rempang

Sebanyak 35 orang ditahan akibat demo bela Rempang

Sejumlah 35 orang telah ditangkap oleh pihak kepolisian terkait aksi unjuk rasa yang berujung anarkis di kantor BP Batam, Batam Centre, Batam, Kepulauan Riau, pada hari Senin, 11 September 2023. Bentrokan antara pengunjuk rasa dan aparat keamanan telah menciptakan situasi tegang.

Unjuk rasa pada awalnya berlangsung damai. Massa berorasi dan menyatakan penolakan terhadap rencana relokasi 16 Kampung Tua di Rempang, Galang, Batam. Namun, sekitar pukul 12.30 WIB, situasi menjadi kacau ketika beberapa pengunjuk rasa mulai melempari petugas dengan batu dan kayu.

Demo ini berawal dari rencana relokasi terkait dengan investasi dari perusahaan Tiongkok, Xinyi Group, senilai Rp 172 triliun. Selain itu, lahan di Rempang Galang sudah dikuasai oleh PT Makmur Elok Graha (MEG), yang dimiliki oleh Tomy Winata.