Saran Pakar Komunikasi ke Pemerintah Soal Hoaks Konflik Rempang yang Bertebaran di Medsos

Saran Pakar Komunikasi ke Pemerintah Soal Hoaks Konflik Rempang yang Bertebaran di Medsos

Warga Rempang melakukan pemblokiran jalan pada 7 September lalu.

Batam, Batamnews - Pemerintah dinilai belum berhasil berkomunikasi secara efektif terkait permasalahan Rempang Eco City di Pulau Rempang, Kepulauan Riau (Kepri). Situasi ini telah membuka celah bagi penyebaran berita palsu atau hoaks yang berpotensi memprovokasi masyarakat dengan membawa isu SARA.

Tuhu Nugraha, seorang Pakar Komunikasi, memberikan saran kepada pemerintah untuk segera mengatasi penyebaran hoaks terkait Rempang. Menurutnya, jika masalah ini dibiarkan terus berlanjut, akan mengakibatkan perpecahan dan konflik sosial di tengah masyarakat.

"Saran terbaik untuk pemerintah adalah memberikan informasi yang akurat untuk menjelaskan dan mengklarifikasi. Pernyataan yang disampaikan juga harus lebih bersifat simpatik dan mampu menyentuh emosi, karena ini bukan hanya tentang perpindahan lokasi, tetapi juga melibatkan ikatan adat dan aspek emosional lainnya," ungkap Tuhu dalam pernyataannya, Minggu (24/9/2023).

Baca juga: Sebanyak 312 Kamar Disiapkan, Kapan Warga Rempang Pindah ke Rusun BP Batam Kabil?

Ia juga menyarankan agar pemerintah mengadopsi pendekatan persuasif terhadap masyarakat. Dengan cara ini, diharapkan masyarakat bersedia berkompromi demi kepentingan yang lebih luas, seperti peluang pekerjaan yang lebih baik untuk keluarga, tetangga, dan generasi mendatang.

"Upaya ini juga harus dilakukan melalui media sosial. Pendekatan yang diambil sekarang lebih bersifat rasional, dengan mempertimbangkan kepentingan pemerintah," tambahnya.

Tuhu mengingatkan bahwa pemerintah seakan lupa bahwa mereka berurusan langsung dengan masyarakat sebagai pengguna akhir dari proyek strategis nasional ini. Oleh karena itu, dia menekankan pentingnya pesan yang langsung relevan dengan masyarakat lokal dan seluruh warga Indonesia pada umumnya.

Baca juga: BP Batam Terus Lakukan Pendekatan Persuasif dalam Sosialisasi Pengembangan Kawasan Rempang

"Masih ada ketakutan terhadap campur tangan asing dan sebagainya. Oleh karena itu, pesan yang disampaikan harus mendekati masyarakat secara langsung, dengan fokus pada harapan akan pemulihan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru melalui investasi di Rempang," jelasnya.

Untuk menghindari situasi serupa di masa depan, Tuhu berpendapat bahwa pemerintah harus memiliki strategi mitigasi risiko sebelum melaksanakan proyek serupa. "Pemerintah tampaknya lupa bahwa era media sosial sangat efektif dalam menyebarkan hoaks, terutama saat mendekati tahun politik," katanya.

Terkait penyebaran hoaks di media sosial, Tuhu mengajak masyarakat untuk lebih kritis dan hati-hati. Dia menekankan bahwa setiap informasi harus disaring dan diverifikasi kebenarannya sebelum dibagikan.

"Masyarakat perlu belajar untuk memeriksa dan mengonfirmasi informasi. Jika tidak memiliki waktu untuk melakukan verifikasi, sebaiknya tidak langsung membagikan informasi tersebut, tetapi pertahankan di dalam diri. Ini untuk menghindari penyebaran hoaks yang dapat merugikan," tegasnya.

Menurut Tuhu, hoaks terkait isu SARA dalam kasus Rempang dapat merusak persatuan bangsa. Oleh karena itu, dia mendesak pemerintah untuk segera menghentikan penyebaran hoaks ini.

"Ini sangat berbahaya. Karena masyarakat Indonesia memiliki keragaman besar dan isu SARA adalah hal yang sensitif. Oleh karena itu, penanganannya harus dilakukan dengan sangat hati-hati, serius, dan penuh empati, mengingat banyak pihak yang berkepentingan dalam isu ini," pungkasnya.


Komentar Via Facebook :
close

Aplikasi Android Batamnews