Jakarta, Batamnews - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) mengeluarkan pernyataan resmi yang menyerukan kepada pemerintah untuk menyelesaikan rencana pengembangan kawasan Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau secara arif dan bijaksana, menghindari bentrokan, dan memprioritaskan perlindungan serta keselamatan masyarakat. 

Hal ini menjadi sorotan terkait rencana investasi besar yang dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Ketua Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay, dalam keterangannya kepada wartawan hari ini, menekankan pentingnya memastikan bahwa investasi tersebut harus berkontribusi pada kesejahteraan rakyat. 

Ia juga menyatakan keprihatinan atas kemungkinan adanya warga yang berduka dan bersedih akibat masuknya investasi asing ke daerah mereka.

Baca juga: Cerita Polisi Joker Supriadi Jadi Korban Lemparan Batu Saat Unjuk Rasa di BP Batam

"Rencana investasi besar di kawasan Rempang bisa saja akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi di sana. Tetapi harus diingat, bahwa tujuan investasi haruslah diarahkan bagi kesejahteraan rakyat. Pemerintah harus memastikan tidak boleh ada anggota masyarakat yang berduka dan bersedih atas masuknya investasi ke daerah mereka. Terlebih, investasi tersebut berasal dari luar negeri," kata Saleh.

Selain itu, Saleh mengimbau agar cara-cara penggusuran dan relokasi yang bersifat paksa dihindari dalam penanganan masalah ini. Ia berpendapat bahwa pendekatan semacam itu tidak akan efektif dalam menyelesaikan konflik dan justru dapat memicu penolakan dan protes di masyarakat.

"Isu penggusuran dan pemaksaan realokasi harus dihindari. Isu seperti itu sangat tidak produktif dalam menyelesaikan masalah yang ada. Terbukti dapat memicu berbagai penolakan dan protes di masyarakat," tegasnya.

Baca juga: Kapolri Tambah Personel Pasca-Kericuhan Demonstrasi Penolakan Pulau Rempang

Lebih lanjut, Saleh juga mengusulkan agar pemerintah menghentikan sementara rencana pengembangan kawasan Rempang tersebut. Menurutnya, langkah yang perlu dilakukan saat ini adalah berdialog dengan masyarakat secara terbuka dan menyeluruh untuk menyampaikan rencana investasi yang akan masuk.

"Kepastian soal ini sangat penting. Kalau tidak jelas, kami khawatir penolakan akan terus terjadi. Akibatnya, akan muncul lagi protes dan demonstrasi yang bermuatan kekerasan. Semua pihak pasti tidak menginginkan hal tersebut," ungkapnya.

Saleh juga menyoroti peran penting komunikasi humanis dalam menyelesaikan konflik ini. Dia menegaskan bahwa Presiden Jokowi pun pasti tidak menginginkan terjadinya kekerasan dalam masyarakat. 

Sejauh ini, pemerintah selalu mengutamakan kepentingan masyarakat dalam setiap pembangunan yang dilakukan, dan hal ini harus tetap menjadi prinsip dalam menangani masalah yang ada di kawasan Rempang.

PAN berharap bahwa melalui dialog yang intensif dan pendekatan yang bijaksana, semua pihak dapat mencapai kesepahaman yang menguntungkan bagi masyarakat dan menghindari potensi konflik yang dapat merugikan semua pihak.