Jakarta, Batamnews - Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) telah mengirimkan personel tambahan ke wilayah Rempang, Batam, sebagai respons terhadap kericuhan yang terjadi di depan Kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa pengiriman empat Satuan Setingkat Kompi (SSK), setara dengan 400 personel, dilakukan untuk menjaga keamanan dalam proses mediasi dan dialog terkait relokasi dari Rempang.

"Saat ini kita telah menambahkan sekitar 4 SSK, sekitar 400 personel, dan jumlah ini akan terus ditingkatkan sesuai dengan eskalasi ancaman yang ada," ungkap Sigit kepada para wartawan pada Kamis (14/9/2023).

Baca juga: Pengunjuk Rasa Iswandi alias Bang Long Ditahan, Belum Ada Kepastian Status Hukumnya

Penambahan personel ini juga dilakukan setelah dialog antara BP Batam dan masyarakat pada Senin (11/9/2023) berakhir dengan kerusuhan karena tidak ada titik temu yang dapat dicapai.

"Beberapa hal masih memerlukan kejelasan dan keputusan yang lebih komprehensif," jelasnya.

Kericuhan tersebut menyebabkan petugas di lokasi mencoba mengamankan kantor BP Batam dengan mendirikan barikade. Namun, beberapa petugas mengalami luka-luka dan beberapa bagian gedung kantor BP Batam mengalami kerusakan.

Listyo menekankan bahwa selain penegakan hukum, personel tersebut juga akan membantu dalam pengamanan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat memahami tujuan dari pembangunan dan relokasi yang dilakukan oleh BP Batam sebagai pemilik tanah.

Baca juga: Kisruh Investasi di Pulau Rempang Batam, Fraksi PKS DPR RI Minta Lima Tindakan dari Pemerintah

"Pemerintah harus menyediakan solusi, termasuk mempertimbangkan mata pencaharian masyarakat yang terkena dampaknya, sehingga mereka dapat melanjutkan aktivitas mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup," tambahnya.

Konflik ini bermula dari rencana relokasi warga di Pulau Rempang, Pulau Galang, dan Pulau Galang Baru untuk pengembangan investasi di Pulau Rempang sebagai kawasan industri, perdagangan, dan wisata terintegrasi. Proyek ini dikerjakan oleh PT Makmur Elok Graha (MEG) dengan tujuan menarik investasi besar.

Warga yang tinggal di tiga pulau tersebut harus direlokasi ke lahan yang sudah disiapkan, diperkirakan mencapai 7.000 hingga 10.000 jiwa. Bentrokan antara aparat dan warga terjadi pada 7 September, dan kerusuhan berlanjut pada 11 September saat ribuan warga menggeruduk kantor BP Batam, Kota Batam, menolak relokasi, dan menuntut pembebasan tujuh massa aksi warga.