Jakarta, Batamnews - Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Listyo Sigit Prabowo, telah mengumumkan penambahan personel kepolisian sebagai respons terhadap kericuhan yang terjadi selama unjuk rasa penolakan proyek relokasi Pulau Rempang di depan kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam. 

Demonstrasi tersebut berakhir dengan insiden kekerasan dan penyerangan terhadap kantor BP Batam.

Sebanyak 4 Satuan Setingkat Kompi (SSK) atau sekitar 400 personel tambahan akan ditempatkan untuk mengantisipasi potensi eskalasi ancaman yang mungkin terjadi. Kapolri Listyo menyampaikan hal ini dalam pernyataannya di The Tribata, Jakarta Selatan, hari ini.

Baca juga: Tidak Semua Negara Senang dengan Hilirisasi di Pulau Rempang

"Tentunya kekuatan personel saat ini terus kita tambah ada kurang lebih 4 SSK sampai hari ini yang kita tambahkan dan ini akan terus kita tambah disesuaikan dengan eskalasi ancaman yang terjadi," ujar Jenderal Listyo.

Meskipun penambahan personel kepolisian menjadi prioritas untuk menjaga keamanan, Kapolri Listyo juga menekankan pentingnya memperkuat sosialisasi kepada masyarakat yang akan direlokasi. 

Dia menjelaskan bahwa kerusuhan bermula ketika dialog antara massa demonstran dan BP Batam tidak mencapai kesepakatan. Hal ini memaksa pihak kepolisian untuk mengambil tindakan pengamanan, yang sayangnya mengakibatkan sejumlah anggota kepolisian terluka.

"Yang kemudian mau tidak mau itu harus kita cegah kita dorong terjadi juga penyerangan terhadap anggota saat itu kita hanya bertahan sehingga kemudian ada anggota yang terluka," ungkap Kapolri Listyo.

Baca juga: Iswandi alias Bang Long Ditahan, Belum Ada Kepastian Status Hukumnya

Dalam demonstrasi di depan kantor BP Batam, massa demonstran menunjukkan perilaku anarkis dengan melempari polisi menggunakan batu berukuran besar dan melakukan penganiayaan. Video insiden pelemparan batu kepada polisi telah menjadi viral di media sosial.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga ikut memberikan tanggapannya terkait demonstrasi tersebut. Beliau mengakui bahwa komunikasi yang buruk kepada warga mengenai relokasi Pulau Rempang telah memicu kericuhan.

"Ya itu bentuk komunikasi yang kurang baik, saya kira kalau warga diajak bicara, diberikan solusi," kata Jokowi.

Presiden Jokowi juga menjelaskan bahwa sebenarnya sudah ada kesepakatan mengenai relokasi warga, tetapi kesepakatan tersebut tidak disampaikan secara efektif kepada masyarakat, sehingga menimbulkan masalah.